Idenusantara.com-Menyikapi berbagai diskriminasi yang kerap terjadi, Tokoh Pemuda-Mahasiswa Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) di Bali I Putu Agus Karsha Saskara Putra, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait meningkatnya kesulitan warga NTT dalam mencari tempat tinggal, khususnya kos-kosan, dan juga kesempatan kerja.
Fenomena ini disinyalir kuat dipicu oleh stereotip negatif yang terbentuk akibat ulah segelintir oknum warga NTT yang terlibat dalam kerusuhan atau tindakan melanggar ketertiban umum.
Banyak warga NTT yang datang ke Bali dengan niat baik untuk bekerja keras dan mencari nafkah, namun kini menjadi korban diskriminasi.
Baca Juga: Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak di Kelok, Warga Rembong Raya Minta Pemerintah Jangan Tutup Mata
Banyak kisah penolakan di tempat kos, kontrakan maupun tempat kerja dengan alasan yang tidak jelas, hingga dugaan diskriminasi Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) dalam proses rekrutmen kerja, kian marak terjadi. Hal ini menciptakan ironi di "Pulau Dewata" yang terkenal dengan keramah-tamahan dan nilai-nilai toleransinya.
" Saya warga Bali keturunan NTT sekaligus bagian dari masyarakat Bali, sangat menyayangkan dan menolak keras tindakan oknum yang merusak citra seluruh warga NTT. Mayoritas saudara-saudara kami datang ke sini untuk bekerja halal dan menaati aturan. Kami meminta agar masyarakat Bali dapat memisahkan antara perbuatan individu dengan identitas kolektif seluruh warga NTT. Kami siap bekerjasama dengan aparat dan desa adat untuk menindak tegas oknum pembuat onar," ujar Karsha.
Baca Juga: Sepekan Pasca Bencana Hanya Makan Ubi dan Jagung, Warga Simataniari Tapsel Mengaku Belum Terima Bantuan Layak
Menyikapi hal ini, Karsha menawarkan beberapa solusi dan Rekomendasi Komprehensif untuk mengatasi masalah ini dan memulihkan harmoni sosial, dibutuhkan langkah-langkah nyata dari berbagai pihak diantaranya :
-Peningkatan Disiplin dan Edukasi Moral: Organisasi kedaerahan khususnya Manggarai harus lebih aktif menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi rutin mengenai pentingnya menjaga ketertiban, menghormati adat istiadat, dan mematuhi hukum lokal Bali.
-Sistem Pengawasan Internal: Menerapkan sistem pendataan dan pengawasan mandiri terhadap anggotanya di lingkungan kos-kosan
-Program Bimbingan dan Pengawasan: Mengadakan kegiatan rutin (sosialisasi) tentang pentingnya menghormati kearifan lokal Bali (“Tat Twam Asi”) dan kepatuhan terhadap hukum.
-Upaya Komunikasi dan Dialog Antar-Etnis
Dialog Terbuka dengan Tokoh Adat dan Pemerintah Bali:
Menginisiasi pertemuan rutin dengan tokoh adat (Bendesa Adat), lurah/kepala lingkungan, dan pihak TNI/Polri untuk membangun kembali kepercayaan.
-Kegiatan Bersama (Gotong Royong): Mengadakan kegiatan sosial bersama masyarakat lokal, seperti kerja bakti kebersihan di lingkungan banjar/desa, atau partisipasi aktif dalam acara adat Bali (dengan tetap menghormati batas-batas yang ditentukan). Ini akan menunjukkan niat baik dan integrasi warga NTT.
-Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Sertifikasi Keterampilan:
Mendorong warga NTT untuk mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi resmi untuk keterampilan mereka (misalnya pariwisata, perhotelan, konstruksi). Sertifikasi ini dapat menjadi bukti kompetensi yang lebih diutamakan oleh pemberi kerja daripada latar belakang etnis.
Baca Juga: Data Terkini Korban Bencana Sumatera: 836 Meninggal, 518 Hilang
Karsha berpesan kepada Masyarakat Bali dan Aparat Penegak Hukum juga
Komunitas NTT agar memohon kepada masyarakat Bali untuk dapat membedakan antara oknum pelaku kejahatan dengan ribuan warga NTT yang datang dengan niat baik. Warga NTT adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang berhak mendapatkan perlakuan adil.
Dirinya berharap aparat penegak hukum dapat bertindak profesional dan imparsial dalam menangani setiap kasus, memastikan bahwa hanya pelaku kejahatan yang dihukum, tanpa mengaitkannya dengan stigma etnis secara keseluruhan.
Menanggapi beberapa pemberitaan di media massa dan platform digital yang menyoroti insiden kerusuhan atau konflik sosial yang melibatkan warga pendatang, khususnya dari Nusa Tenggara Timur (NTT), di Bali, Karsha menyerukan kepada seluruh insan pers untuk menjunjung tinggi etika jurnalistik dan mengutamakan kepentingan publik dalam menjaga kerukunan antara warga NTT dan masyarakat Bali.
"Saya memahami peran vital media dalam menyampaikan informasi. Namun, kami juga melihat adanya potensi bahaya ketika pemberitaan cenderung menyorot secara berlebihan ( sensasionalisasi ) atau menggeneralisasi tindakan kriminal individual menjadi representasi kelompok etnis atau wilayah tertentu. Peliputan yang fokus pada unsur provokasi dapat memperkeruh suasana dan merusak citra Bali sebagai destinasi yang menjunjung tinggi toleransi dan budaya Tri Hita Karana,"pungkasnya.
Baca Juga: Unika Ruteng Bekali Ribuan Wisudawan untuk Melawan Manipulasi dan Kebodohan Digital
Karsha ingin pemberitaan media agar;
-Menghindari Penggunaan Judul dan Visual yang Provokatif: Judul yang memancing emosi, menggunakan istilah yang merendahkan, atau menampilkan foto/video kerusuhan secara berulang harus dihindari.
-Mengguunakan Konteks dan Verifikasi Berimbang
Sajikan Perspektif yang Luas: Sertakan pandangan dari tokoh masyarakat Bali, perwakilan komunitas NTT (seperti paguyuban), aparat penegak hukum, dan ahli sosiologi untuk memberikan konteks yang menyeluruh.
-Verifikasi Akurasi Data: Pastikan bahwa informasi mengenai pemicu, pelaku, dan dampak insiden telah diverifikasi secara ketat untuk mencegah penyebaran disinformasi yang dapat memicu konflik.
Dirinya percaya bahwa media memiliki kekuatan besar untuk membentuk opini publik. Dengan mengadopsi etika pemberitaan yang bertanggung jawab, media dapat berkontribusi signifikan dalam menjaga kedamaian dan kerukunan di Bali. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama demi Bali yang aman, damai, dan harmonis.
