Digarap oleh PT WGP, Kualitas Proyek APBN Kisol–Mok–Paan Leleng Rp12,25 M Memprihatinkan: Kejati NTT Diminta Bertindak

IDE NUSANTARA.COM — Proyek peningkatan ruas jalan Kisol–Mok–Paan Leleng di Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur, yang dibiayai melalui Dana Inpres APBN dengan nilai kontrak Rp12.251.785.000, kini memantik tanda tanya serius.

Bagaimana tidak, di tengah anggaran miliaran rupiah, kualitas pekerjaan di lapangan justru menunjukkan sejumlah indikasi persoalan. Lapisan hotmix tampak sangat tipis dan diduga tidak memenuhi ketebalan sesuai spesifikasi teknis, memunculkan dugaan adanya pengurangan material.

Di beberapa titik, lapisan hotmix bahkan sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan dini, mulai retak dan berpotensi tidak bertahan lama.

Baca Juga: Ninonk Bikin Harga Bawang Merah Tetap Murah, Ibu-Ibu Rumah Tangga Ikut Berpenghasilan

Temuan ini memperkuat indikasi adanya masalah dalam pelaksanaan pekerjaan, mulai dari dugaan penggunaan material tanpa uji laboratorium hingga metode pengerjaan yang diduga mengabaikan standar teknis.

Penelusuran Ide Nusantara dan keterangan sejumlah warga di lapangan mengindikasikan dugaan pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi standar mutu konstruksi jalan nasional, mulai dari penggunaan material hingga metode pengerjaan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis.

Material berupa pasir dan batu (sirtu) yang digunakan dalam proyek tersebut disebut-sebut diambil langsung dari sekitar lokasi pekerjaan.

Material tersebut diduga tidak melalui pengujian mutu di laboratorium sebagaimana diwajibkan dalam setiap tahapan pekerjaan jalan.

Baca Juga: Menerangi Rumah dengan Cinta; OMK St. Eduardus Watunggong Pasang Meteran Listrik untuk Warga Miskin

Padahal, dalam standar teknis konstruksi jalan, material agregat wajib melalui serangkaian pengujian, termasuk uji gradasi, kadar lumpur, hingga kekuatan tekan untuk memastikan daya dukung dan ketahanan konstruksi.

“Material diambil langsung tanpa uji lab. Kalau begitu, kualitasnya tidak bisa dipastikan. Bukankah ini yang namanya kerja asal jadi?” kata HK, warga sekitar yang mengaku memahami pekerjaan konstruksi, Jumat (10/7/2026).

Ia menegaskan, penggunaan material tanpa kontrol mutu berpotensi memperpendek umur teknis jalan.

Risiko kerusakan dini seperti retak, amblas, hingga penurunan struktur kata HK, "menjadi sangat besar, terlebih di wilayah dengan curah hujan tinggi seperti Kota Komba."

Baca Juga: Gold Eranya Berakhir ! Neymar Pensiun dari Timnas Brasil di Piala Dunia 2026

Selain persoalan material, proyek yang dikerjakan oleh PT Wijaya Graha Prima (WGP) ini juga dilaporkan mengalami keterlambatan sekitar 30 hari dari jadwal kontrak.

Namun hingga kini, belum ada penjelasan terbuka dari pihak terkait mengenai status keterlambatan tersebut.

Tidak diketahui apakah keterlambatan tersebut telah dikenakan sanksi denda, addendum kontrak, atau langkah administratif lain sebagaimana diatur dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kalau proyek terlambat, biasanya ada sanksi. Ini belum ada penjelasan. Harusnya diklarifikasi secara resmi ke publik, jangan dibiarkan saja swperti ini,” ujar HK.

Temuan lain di lapangan menunjukkan pekerjaan bahu jalan yang dinilai tidak memenuhi tahapan teknis. Penghamparan material sirtu terlihat dilakukan tanpa proses pemadatan menggunakan alat berat seperti tandem roller atau vibro roller.

Baca Juga: Belajar Melampaui Rumus, Ikhtiar Prodi Matematika Unika Ruteng Mencetak Guru Profesional

Padahal, pemadatan merupakan tahap krusial dalam pekerjaan jalan untuk mencapai kepadatan optimal sesuai standar. Tanpa proses tersebut, struktur bahu jalan berpotensi mudah bergeser, turun, dan rusak dalam waktu singkat.

“Kalau tidak dipadatkan, material mudah bergeser dan turun. Ini sangat berisiko,” tambah HK.

Ia menilai, rangkaian temuan tersebut mengarah pada dugaan bahwa pelaksanaan proyek tidak sepenuhnya mengacu pada standar mutu konstruksi jalan nasional.

“Ini akibat kerja asal jadi demi mengejar keuntungan. Yang dikorbankan kualitas pekerjaan, padahal ini menyangkut kepentingan publik,” tegasnya.

Terkait sejumlah indikasi dalam proyek ini, desakan pun menguat agar Balai Jalan Nasional (BJN) dan instansi teknis terkait terutama Kejati NTT segera turun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Baca Juga: Efek Pasar Murah Mulai Terasa, Harga Bawang Merah di Labuan Bajo Turun hingga Rp 23.000 per Kilogram

Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas pekerjaan, termasuk melakukan uji material ulang serta evaluasi progres fisik di lapangan.

Selain itu, masyarakat juga menuntut keterbukaan informasi terkait status proyek, terutama menyangkut keterlambatan pekerjaan dan langkah yang telah diambil oleh pihak terkait.

“Publik berhak tahu. Ini uang negara, bukan uang pribadi,” ujar HK.

Warga juga mendorong aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. Kejati NTT diminta melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran dalam proyek tersebut, terutama terkait potensi penyimpangan spesifikasi teknis dan penggunaan material.

“Kalau ada indikasi pelanggaran, aparat penegak hukum harus masuk. Ini proyek negara, harus dijaga kualitasnya,” ujar warga lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana PT WGP yang disebut bernama Erik belum memberikan tanggapan resmi atas sejumlah persoalan dalam proyek ini. Upaya konfirmasi yang dilakukan Ide Nusantara melalui pesan WhatsApp tidak mendapat respons.***