Ruteng, Idenusantara.com - Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit dan wakil Bupati Fabianus Abu, dinilai gagal menjalankan Quick Wins atau program kerja 100 hari untuk menata dan memanfaatkan aset daerah Pasar Inpres Ruteng dan Pasar Puni.
Hal tersebut disampaikan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng melalui rilis yang diterima media ini pada Sabtu (31/5/2025).
Dalam keterangan persnya, Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Ruteng, Heraklitus Efridus menjelaskan, penilaian yang dilakukan oleh PMKRI merupakan hasil investigasi yang dilakukan di lokasi pasar tersebut.
Hera sapaan Heraklitus menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak konsisten dalam menjalankan program penataan dan pemanfaatan Pasar.
Diuraikan olehnya, penilaian yang dilakukan PMKRI beralasan, pasalnya, beberapa bulan pasca-penataan, kekacauan kembali terjadi di Pasar Inpres.
Kekacauan yang ia maksudkan diantaranya, para pedagang kaki lima yang kembali berjualan di sepanjang bahu jalan, parkir kendaraan tidak teratur, dan lalu lintas kendaraan di sekitar pasar yang tidak kondusif.
"Kami menilai penataan Pasar Inpres tidak berjalan efektif, bahkan kondisi pasar kembali semrawut. Sementara itu, Pasar Puni yang diharapkan menjadi lokasi alternatif pasca-relokasi justru sepi dan ditinggalkan pedagang", jelas Hera.
Selain penataan pedagang dan parkir kendaraan, masalah lain yang juga disorot oleh PMKRI adalah penyalahgunaan ruko di Pasar Inpres Ruteng.
"Alih-alih digunakan sebagai tempat berjualan, beberapa ruko justru dialihfungsikan menjadi tempat penginapan ilegal oleh oknum yang bekerja di pasar," ujarnya.
Menurutnya, tindakan oknum tersebut sangat bertentangan dengan aturan dan merugikan Pemerintah dan pedagang lainnya.
Selain Pasar Inpres Ruteng, PMKRI juga mengkritik kebijakan Bupati Nabit yang tidak optimal menata dan memanfaatkan Pasar Puni.
Pasar Puni yang kembali sepi dan ditinggalkan pedagang, menjadi bukti kegagalan Pemerintah dalam memberikan solusi berkelanjutan.
Menurut Hera, pemindahan pedagang yang bertujuan untuk pembenahan dan pembersihan pasar dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi mereka.