Ruteng, Idenusantara.com - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Manggarai, terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai, menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai pada Senin (8/9/2025).
Mereka menyuarakan sembilan tuntutan yang mencakup isu lingkungan, infrastruktur, ekonomi, dan kebijakan daerah maupun nasional.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, menyatakan sikap terbukanya terhadap kritik dan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Dalam keterangannya, Bupati Nabit menjelaskan langkah-langkah yang telah dan akan diambil pemerintahannya terkait setiap tuntutan yang disampaikan.
Terkait desakan untuk mengevaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri'i, Bupati Nabit mengakui bahwa pengelolaan TPA Ncolang memang belum optimal.
"Pengelolaan TPA Ncolang belum optimal. Pemerintah saat ini fokus pada upaya pembersihan Kota Ruteng," ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan masyarakat setempat.
"Ke depannya proses pengelolaannya akan lebih baik lagi," janji Bupati Nabit, sembari menyebutkan bahwa pembahasan mengenai anggaran pengelolaan sedang berlangsung dengan DPRD Manggarai.
Untuk mengatasi masalah tempat parkir, Bupati Nabit menyatakan sedang berdiskusi dengan Lembaga Pemasyarakatan (LP) untuk memanfaatkan lahan mereka di dalam kota sebagai area parkir yang layak.
Mengenai tuntutan pemberdayaan petani lokal untuk memasok kebutuhan Dapur MBG, Bupati menjelaskan bahwa telah dibentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan Langke Rembong sejak Januari 2025.
"KWT sudah berjalan mulai Januari 2025 di beberapa kelurahan," ungkapnya.
Pemberdayaan ini bertujuan agar kelompok tersebut dapat memenuhi suplai kebutuhan Dapur MBG yang saat ini berlokasi di dalam kota.
Terkait desakan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Ketenagakerjaan, Bupati Nabit menyatakan akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Manggarai untuk menindaklanjuti hal tersebut.
Bupati Nabit juga menanggapi isu kelangkaan pupuk dan BBM. Menurutnya, distribusi pupuk memiliki kendala yang berbeda setiap tahunnya, bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.