Ruteng, Idenusantara.com - Pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, tercoreng oleh dugaan skandal penyelewengan dana.
Kepala Puskesmas (Kapus) Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat, diduga terlibat dalam praktik tidak transparan terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang seharusnya menjadi penopang operasional dan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes).
Dugaan serius ini terungkap dari pengakuan sejumlah nakes yang merasa resah dan dirugikan.
Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya yang namanya dirahasiakan, modus yang digunakan cukup sistematis.
Dana BOK yang telah dicairkan dan ditransfer secara penuh ke rekening pribadi nakes Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tim Penunjang Pendukung Kesehatan (TPPK), selanjutnya diminta kembali sebagian oleh oknum Kepala Puskesmas.
"Dana sudah masuk utuh ke rekening, tapi kemudian diminta mengembalikan sebagian. Alasannya untuk dibagikan kepada nakes sukarela," ungkap sumber tersebut.
Namun, kejanggalan dalam skema ini memicu kecurigaan. Dana yang dijanjikan untuk nakes sukarela ternyata hanya diberikan dalam jumlah yang sangat minim, berkisar antara Rp100.000 hingga Rp200.000 per orang.
Jumlah ini dinilai jauh dari total dana yang diduga dipotong dari para nakes ASN dan TPPK.
Disparitas ini menimbulkan pertanyaan besar tentang ke mana sisa dana tersebut mengalir, dan memunculkan dugaan kuat bahwa dana tersebut tidak sampai ke tangan nakes yang membutuhkan.
Ancaman dan Keresahan di Tengah Nakes
Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menciptakan keresahan dan ketakutan di kalangan nakes.
Mereka yang berani bersuara khawatir akan adanya sanksi atau intimidasi. Namun, desakan untuk mencari keadilan semakin kuat, mengingat dana BOK dan JKN sangat penting untuk mendukung kegiatan promotif, preventif, serta operasional puskesmas dalam melayani masyarakat, terutama di wilayah terpencil.
"Ini bukan soal uang semata, tetapi soal keadilan dan transparansi. Kami bekerja keras, dan dana yang seharusnya untuk menunjang operasional malah diduga diselewengkan," tambah sumber itu, dengan nada kecewa.
Pihak Puskesmas Bungkam, Aparat Diharapkan Turun Tangan