IDE NUSANTARA.COM - Kabar mengenai Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kembali menjadi perhatian para pekerja. Pasalnya, situs resmi pengecekan bantuan di bsu.kemnaker.go.id dilaporkan belum dapat diakses oleh masyarakat.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memberikan penjelasan melalui akun Instagram resminya. Laman tersebut saat ini belum bisa digunakan karena sedang menjalani proses peningkatan kapasitas sistem.
“Catatan, saat ini laman BSU Kemnaker belum dapat diakses. Untuk BSU 2026 tunggu pengumuman resmi Kemnaker ya,” tulis Kemnaker.
Baca Juga: Syarat Penerima BSU 2026 Terbaru: Apakah Pekerja Bergaji Rp3,5 Juta Bisa Dapat Bantuan?
Kemnaker meminta pekerja dan buruh untuk bersabar serta menunggu informasi resmi pemerintah mengenai mekanisme dan jadwal penyaluran BSU 2026.
Belum dapat diaksesnya situs BSU Kemnaker berkaitan dengan proses peningkatan kapasitas sistem. Karena itu, masyarakat diimbau tidak terburu-buru mencari tautan alternatif yang belum jelas sumbernya.
Pekerja dapat memantau perkembangan informasi melalui situs dan akun media sosial resmi Kemnaker.
Hingga ada pengumuman lebih lanjut, masyarakat sebaiknya tidak langsung mempercayai informasi yang menyebutkan tanggal pencairan atau menjanjikan bantuan tanpa dasar resmi.
BSU 2026 Rp900 Ribu, Benarkah Akan Dicairkan?
Informasi yang beredar menyebutkan pemerintah menyiapkan BSU untuk periode Oktober hingga Desember 2026 sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli pekerja.
Dalam informasi tersebut, anggaran yang disiapkan mencapai Rp12 triliun dengan sasaran 13,3 juta pekerja.
Skema bantuan disebut sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Jika disalurkan sekaligus, total bantuan yang diterima pekerja mencapai Rp900.000.
Baca Juga: KLJ 2026 Rp900 Ribu untuk Lansia, Cek Status Penerima Pakai NIK KTP
Namun, informasi mengenai alokasi anggaran, besaran bantuan, sasaran penerima, dan jadwal pencairan tersebut tetap perlu dikonfirmasi melalui pengumuman resmi Kemnaker. Masyarakat tidak sebaiknya menganggap penyaluran sudah dipastikan sebelum ada ketetapan resmi.***