Idenusantara.com-JAKARTA|| Dalam momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jakarta Selatan menyerukan agar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, segera mengembalikan jati diri TNI sebagai kekuatan pertahanan yang profesional dan tunduk pada supremasi sipil sebagaimana amanat reformasi.
Menurut GMNI Jaksel, peringatan HUT ke-80 TNI seharusnya menjadi refleksi nasional atas perjalanan reformasi militer, bukan ajang glorifikasi kekuatan bersenjata di tengah kemunduran demokrasi.
Baca Juga: Pasar Murah Bukti Golkar Konsisten Hadir Ditengah Rakyat
Dalam praktik pemerintahan hari ini, semakin tampak kembalinya Dwi Fungsi TNI gaya baru bahkan Multifungsi melalui penempatan perwira aktif di jabatan sipil, keterlibatan dalam program ekonomi rakyat, hingga perluasan struktur komando teritorial yang berlebihan.
Karena itu, GMNI Jaksel menyampaikan empat tuntutan utama kepada Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi TNI, yakni:
1. Kembalikan TNI ke Barak dan Tegakkan Supremasi Sipil
TNI harus sepenuhnya kembali pada tugas pokoknya di bidang pertahanan negara dan tidak lagi mencampuri urusan sipil.
• Hentikan Dwi Fungsi TNI Gaya Baru: GMNI Jaksel menolak keras penempatan perwira aktif maupun purnawirawan dalam jabatan sipil, BUMN, atau lembaga non-pertahanan. Praktik semacam ini mengingkari semangat reformasi dan berpotensi mengancam demokrasi sipil.
• Tegakkan Akuntabilitas dan Peradilan Terbuka: Anggota TNI yang terlibat tindak pidana umum harus diadili secara terbuka di peradilan umum, bukan di pengadilan militer tertutup. Transparansi merupakan syarat utama reformasi militer sejati dalam menghentikan impunitas.
Baca Juga: Gresini Berpesta di Mandalika Fermin Aldeguer Menang, Alex Marquez Ketiga, Marc Marquez Out
2. Hentikan Bisnis Militer dan Keterlibatan dalam Program "Model Bisnis Gaya Baru" (MBG) .
GMNI Jaksel menilai keterlibatan TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang secara satir disebut sebagai Model Bisnis Gaya Baru menunjukkan bentuk intervensi militer dalam urusan sipil yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan profesionalitas pertahanan.
• Alihkan Pengelolaan Program ke Profesional Sipil: Program ketahanan dan gizi nasional harus dikelola oleh ahli gizi, tenaga kesehatan, petani, dan pemerintah sipil, bukan oleh struktur militer.
• Hentikan Pola Bisnis Militer: GMNI Jaksel menolak segala bentuk pelibatan TNI dalam proyek-proyek ekonomi rakyat, baik atas nama koperasi, pangan, maupun program sosial seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, Koperasi Merah Putih, penyaluran bantuan sosial, dan berbagai program lain yang tidak sejalan dengan fungsi utama TNI. Fokus TNI adalah menjaga kedaulatan negara, bukan menjalankan bisnis yang berkaitan dengan pangan, koperasi ataupun sektor lainya.
