“Jika ada yang nakal, laporkan. Catat nama agennya atau nama pengecer dan serahkan ke saya. Saya tidak segan segan untuk cabut ijinnya”, tegasnya.
Dalam penyampaiannya, Amran Sulaiman juga mengungkapkan jika dirinya pernah menindak tegas pengecer pupuk oplosan dan mengawal proses hingga ditindak sesuai hukum yang berlaku.
“Pelaku pupuk oplosan sudah saya kirim ke neraka. Ke neraka dulu, nanti baru balik lagi ke dunia dan saat ini sudah jalani hukuman. Jangan dzolim terhadap petani”, pungkasnya.
Baca Juga: Zinedine Zidane Pemain Hebat Terkenal Dengan Tandukan Kepalanya Yang Penuh Kontroversial
Kementan menyatakan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi juga telah menetapkan penerima pupuk subsidi hingga ke tingkat kecamatan dan memastikan mekanisme pembayaran pupuk subsidi aman.
"Saat ini telah 100 persen seluruh daerah telah ada penetapan alokasi pupuk subsidi hingga tingkat kecamatan, maka tidak ada kendala lagi penyaluran sesuai dengan e-RDKK. Pupuk Indonesia pun menjamin ketersediaannya di tiap daerah. Demikian juga, dalam mekanisme pembayaran subsidi pupuk sesuai dengan peraturan," kata Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Jekvy Hendra.
Baca Juga: Korupsi Dana Desa Kok Naik Terus. Simak Ulasannya?
Pemerintah sedang pangkas regulasi
Adapun pemerintah sedang merancang peraturan presiden (perpres) untuk mengatur tata penyaluran pupuk subsidi. Dengan adanya perpres baru tersebut, pemerintah sekaligus akan memangkas 145 regulasi yang sebelumnya memperlambat penyaluran pupuk subsidi ke petani.
Saat ini, proses penyaluran pupuk subsidi masih menggunakan cara yang lama sembari menunggu perpres baru.
“Sampai hari ini, stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia itu sebesar 1,4 juta ton. Kemudian ada sekitar 400.000 yang tersedia di distributur dan kios. Artinya pola yang lama masih kita lakukan sambil menunggu infrastruktur yang ada sehingga tanggal 1 Januari kita bisa eksekusi,” kata Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh.
Tri Wahyudi mengatakan, pihaknya terus melakukan perbaikan dengan dinamika yang ada, agar 14,7 juta petani yang terdaftar di RDKK mendapatkan pupuk bersubsidi.