nasional

Siap Didefenitifkan Pemprov NTT Ajukan Usulan 400 Desa Persiapan

Jumat, 25 April 2025 | 20:23 WIB
Ilustrasi Pemekaran Desa (Foto: Ist. Net)

 

 


Idenusantara.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) akan mengajukan usulan sebanyak 400 desa persiapan untuk ditetapkan menjadi desa definitif apabila moratorium pemekaran desa dicabut.

"Di NTT, dari 21 kabupaten, sebanyak 17 kabupaten sudah menyampaikan usulan penataan desa dan totalnya ada 400 desa persiapan di 17 kabupaten yang sementara berproses untuk jadi desa definitif," ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi NTT Viktor Manek di Kupang, mengutip ANTARA pada Kamis, (24/04/2025).

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Inpres Optimalkan Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Viktor Manek mengatakan pihaknya tetap memproses usulan dari pemerintah kabupaten terkait penataan desa meski masih ada moratorium pemekaran desa.

"Sambil menunggu moratorium, kapan dicabut oleh pemerintah pusat, kita tetap proses administrasi, ketika moratorium dicabut, kita di NTT sudah siap untuk mengusulkan," terangnya.

Dirinya mengaku bahwa proses administrasi desa itu sudah disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Provinsi NTT di Kupang, pada Rabu (23/4/2025), dan pihak legislatif mendukung upaya tersebut.

Baca Juga: Sikapi Bijak Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI Presiden Prabowo Prioritaskan Harmonisasi Bangsa

Diketahui bahwa moratorium pemekaran desa telah diberlakukan pemerintah pusat sejak tahun 2009 dan hingga kini masih berlaku.

Hal pemekaran desa merupakan bagian dari desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pendekatan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Baca Juga: Serukan Perdamaian Berikut Pesan Paskah Terakhir Paus Fransiskus

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemekaran daerah termasuk desa bukan hanya sebatas pembagian wilayah, karena tujuan akhir dari pemekaran ialah kemandirian fiskal di daerah baru itu.

"Target akhirnya adalah kemandirian fiskal, mereka mampu memiliki anggaran tersendiri, tidak tergantung kepada pusat, sehingga mereka bisa menyejahterakan rakyat melalui program-program," pungkas Tito.

Tags

Terkini