Idenusantara.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil jajaran Badan Pengusahaan (BP) Batam ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (22/5), guna membahas percepatan investasi dan penyelarasan kebijakan strategis antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Batam. Salah satu upaya utama adalah penerapan sistem manajemen lahan terpadu (land management system) yang bertujuan menata dan mempercepat proses pengelolaan lahan secara efisien.
BP Batam juga telah menyederhanakan sejumlah prosedur perizinan, termasuk penghapusan kewajiban fatwa planologis serta integrasi pelayanan antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan investasi.
Presiden Prabowo menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang telah diambil BP Batam dan menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan kompetitif. Ia menegaskan bahwa layanan perizinan harus mengedepankan prinsip cepat, transparan, dan ramah investor.
"Batam memiliki potensi besar sebagai kawasan strategis nasional. Kita harus memastikan setiap regulasi yang menghambat percepatan investasi segera diselaraskan," ujar Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi sektor-sektor strategis seperti kawasan industri, galangan kapal, dan logistik yang dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan optimisme terhadap masa depan Batam. Ia mengungkapkan bahwa tren pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah tersebut menunjukkan perkembangan yang positif. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, BP Batam menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8 persen sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Pertemuan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjadikan Batam sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi nasional yang kompetitif dan berkelanjutan.***