Idenusantara.com - Pemerintah Republik Indonesia melancarkan serangan strategis terhadap kemiskinan struktural di desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kebijakan terobosan yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam peluncuran program yang digelar di Gedung Gelora Bumi Kaktus (GBK), Palu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan, koperasi ini bukan sekadar program bantuan, melainkan senjata sistematis untuk menghancurkan cengkeraman rentenir dan tengkulak yang selama ini membunuh ekonomi rakyat kecil.
“Uang harus berputar di desa, bukan di kantong segelintir orang! Dengan koperasi ini, ekonomi rakyat akan bangkit dari akar. Ini revolusi ekonomi desa,” tegas Yandri, disambut gemuruh tepuk tangan peserta dialog yang dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Tengah.
Program Koperasi Merah Putih dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025, sebagai bagian dari realisasi visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden Prabowo. Inti dari program ini adalah membalik peta kekuatan ekonomi: dari tangan pemodal dan tengkulak ke tangan rakyat desa sendiri. Koperasi dikelola penuh oleh masyarakat desa melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), dan didanai oleh Bank Himbara berdasarkan kelayakan rencana usaha yang diajukan.
“Ini bukan bagi-bagi uang. Pemerintah tidak pegang sepeser pun. Koperasi yang kelola sendiri, ajukan ke bank. Kalau layak, baru dana disalurkan. Modal usaha kini milik rakyat, bukan elite,” ujar Yandri.
Ekonomi Kolektif, Kepemilikan Bersama
Konsep koperasi ini menciptakan model ekonomi baru yang berlandaskan kepemilikan bersama dan partisipasi aktif warga desa. Semua keuntungan dari unit usaha yang didirikan koperasi akan kembali ke masyarakat, sehingga terjadi perputaran ekonomi yang sehat dan adil di tingkat lokal.
Langkah ini diambil sebagai jawaban atas keterpurukan ekonomi desa selama ini yang kerap terjebak dalam rantai distribusi yang tidak adil serta praktik rente yang menindas. Koperasi Merah Putih hadir sebagai antitesis sistem lama yang hanya menguntungkan tengkulak dan rentenir.
Sulteng Bergerak Cepat, Target 100 Persen Tercapai Akhir Mei
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menggarisbawahi bahwa provinsinya siap menjadi motor penggerak implementasi koperasi ini. Ia menyatakan bahwa koperasi adalah wajah baru kehadiran negara yang sesungguhnya.
“Kami tidak hanya siap membentuk, tapi juga mengawal koperasi ini agar benar-benar menyejahterakan rakyat. Ini adalah perlawanan nyata terhadap ketimpangan,” ujar Anwar dengan nada lantang.
Hingga 21 Mei 2025, sebanyak 26.161 desa di seluruh Indonesia telah melaksanakan Musdesus, termasuk 208 desa di Sulawesi Tengah. Pemerintah menargetkan seluruh desa menyusul pada akhir Mei ini.
Koalisi Nasional Dukung Penuh
Hadir dalam acara peluncuran tersebut sejumlah tokoh nasional dan daerah, termasuk Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Kepala BPI Mulyadin Malik, Irjen Teguh, serta Bupati Serang terpilih Ratu Rachmatuzakiyah. Dari jajaran daerah, tampak Wakil Gubernur Sulteng Reny Lamadjido, Ketua TP PKK Provinsi Nirwanti Bahasoan, dan perwakilan dari kementerian terkait.