Idenusantara.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa negara hanya dapat disebut berhasil apabila mampu menegakkan sistem hukum yang adil, kuat, dan dapat melindungi seluruh rakyatnya.
Pernyataan ini disampaikan dalam sambutan resminya pada acara Pengukuhan 1.451 Hakim Mahkamah Agung yang berlangsung di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Acara pengukuhan ini merupakan bagian dari upaya besar dalam memperkuat sistem peradilan nasional. Para hakim yang dikukuhkan merupakan lulusan program Diklat Terpadu Calon Hakim dan akan ditempatkan di berbagai pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.
Dalam pidatonya yang tegas namun sarat makna, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya hukum sebagai penyangga utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menekankan bahwa dalam sejarah bangsa-bangsa, negara yang gagal hampir selalu kehilangan fungsi hukumnya.
"Unsur keberhasilan suatu negara—dari kita belajar sejarah—unsur yang sangat penting adalah terdapatnya suatu sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Ini syarat negara berhasil," ujar Prabowo di hadapan para hakim, pejabat tinggi negara, dan undangan yang hadir.
Ia juga mengingatkan bahwa cita-cita para pendiri bangsa Indonesia bukan hanya untuk membentuk negara yang merdeka, tetapi juga negara yang adil, makmur, cerdas, dan aktif menjaga perdamaian dunia.
Dimana, kata Prabowo, cita-cita tersebut tidak akan mungkin dicapai tanpa hukum yang berpihak pada kebenaran dan keadilan.
Baca Juga: Polres Ende Sigap Tangani Longsor di Wolowaru
Indonesia Negara Besar, Harus Dipimpin oleh Keadilan
Presiden menyinggung tantangan besar yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan hampir 300 juta penduduk dan keberagaman suku, agama, serta budaya. Dalam konteks tersebut, hukum menjadi alat pemersatu dan pelindung paling utama.
“Negara kita besar, terdiri dari ratusan kelompok etnis, agama, dan budaya. Kita hanya bisa bertahan dan maju jika keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu,” lanjut Presiden.
Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan negara-negara lain yang gagal hanya karena tidak mampu menegakkan hukum secara konsisten. Menurutnya, keadilan bukan hanya konsep, melainkan fondasi nyata dalam menjalankan pemerintahan.