Untuk menjamin kelancaran proyek lintas wilayah ini, Presiden juga mengumumkan rencana pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Lembaga ini akan berperan sebagai koordinator nasional dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan proyek.
Baca Juga: Polres Manggarai Barat Limpahkan Berkas Perkara Modus Pecah Kaca Ke Kejari Mabar
Presiden juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Gubernur DKI Jakarta dan meminta agar pemerintah provinsi ikut berkontribusi dalam pendanaan.
"Kalau biaya tahap awal sekitar 8 miliar dolar untuk 8 tahun, artinya sekitar 1 miliar dolar per tahun. Kita bagi dua: DKI separuh, Pemerintah Pusat separuh. Saya sudah bilang, DKI harus urunan. Kita jalan bersama," tutur Prabowo dengan gaya khasnya.
Terbuka untuk Mitra Global, Tapi Dimulai dari Kekuatan Sendiri
Meski terbuka terhadap kerja sama internasional, Presiden Prabowo menegaskan bahwa proyek Giant Sea Wall tidak akan menunggu investasi asing. Pemerintah siap memulai dengan kekuatan nasional sebagai bentuk kemandirian dalam pembangunan strategis.
"Kalau ada perusahaan dari Jepang, Korea, Tiongkok, Eropa, Timur Tengah yang mau bergabung, silakan. Tapi kita tidak akan menunggu. Kita mulai dengan kekuatan sendiri," tegas Presiden.
Harapan untuk Generasi Mendatang
Proyek ini bukan hanya menghadirkan tanggul fisik, tetapi juga membuka peluang besar bagi transformasi kawasan pesisir. Dalam jangka panjang, tanggul ini akan diintegrasikan dengan infrastruktur jalan, pelabuhan, permukiman baru, serta kawasan industri dan pariwisata. Ribuan lapangan kerja baru akan tercipta, dan masyarakat pesisir akan menikmati manfaat ekonomi berkelanjutan.
Bagi banyak pihak, proyek ini bukan hanya soal pembangunan, tapi juga soal keberanian mengambil keputusan besar demi masa depan bangsa.*