Idenusantara.com-Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian luar biasa sektor pertanian Indonesia dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025), Presiden mengumumkan bahwa produksi pangan nasional sepanjang periode Januari–Oktober 2025 mencapai 31.038.190 ton, angka tertinggi produksi pangan dalam sejarah Republik Indonesia (RI).
“Ini prestasi besar yang sangat membanggakan. Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi yah boleh kita tegakkan kepala kita dengan penuh kehormatan, saya semula memberi waktu empat tahun untuk kembali swasembada, tapi tim pangan kita berhasil mencapainya hanya dalam satu tahun,” kata Presiden Prabowo yang disambut tepuk tangan peserta Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, pada Senin (20/10/25).
Baca Juga: Presiden Prabowo Inginkan Bahasa Portugis Masuk Kurikulum Baru, Kadisdik Sebut Kesulitan Cari Guru
Selain mencatat rekor produksi tertinggi, cadangan beras pemerintah di Bulog juga mencapai 4,2 juta ton per Juni 2025, menjadi stok terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Tak hanya itu, dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Nilai Tukar Petani (NTP) melonjak hingga 124,36, tertinggi sepanjang sejarah NKRI dan mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan.
“Kemudian, harga pembelian gabah kita naikkan menjadi Rp6.500 per kilogram. Pemerintah juga bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang memainkan harga dan menipu rakyat dengan menjual beras subsidi sebagai beras premium. Praktik seperti ini tidak akan kita toleransi, dan akan kita tindak keras,” tegas Presiden Prabowo.
Baca Juga: DPR Usulkan NTT Jadi Lokasi Uji Coba Bahasa Portugis Masuk Kurikulum Sekolah
Reformasi Besar di Hulu Produksi
Salah satu langkah kunci dalam lompatan produksi ini adalah reformasi tata kelola pupuk nasional. Pemerintah memangkas 145 regulasi lama yang menghambat distribusi dan menggantinya dengan sistem baru, pupuk langsung dari pabrik ke petani, tanpa birokrasi berbelit.
“Jadi, tandatangan-tandatangan kita kurangin karna tanda tangan ini sumber masalah. Sekarang ini jadi kita ringkaskan semua,” ucap Presiden.
Selain itu, program pencetakan sawah baru juga menjadi prioritas. Hingga Oktober 2025, telah tercatat 225 ribu hektare sawah baru, dan ditargetkan mencapai 480 ribu hektare pada akhir 2026. Langkah ini diambil untuk menggantikan lahan pertanian produktif yang setiap tahun berkurang akibat alih fungsi lahan.
“Kita menghadapi tantangan besar, hampir 100 ribu hektare sawah hilang setiap tahun karena alih fungsi, lahan dibeli, dijadikan kawasan industri, perumahan, atau real estate. Pabrik dan pembangunan memang kita butuhkan, tapi kalau lahan subur terus berkurang, dari mana kita akan mengamankan pangan? Karena itu, kita harus segera mencetak sawah baru. Alhamdulillah, program ini sudah mulai berjalan, dan mudah-mudahan akhir tahun depan kondisi pangan kita akan semakin aman,” kata Presiden.
Baca Juga: Lantik 308 Pejabat Fungsional, Gubernur Melki : Jadilah Penggerak Roda Birokrasi Bukan Pelengkap
Hingga saat ini, Presiden Prabowo mengatakan intensifikasi lahan sawah eksisting juga terus dilakukan melalui program pompanisasi nasional, yang terbukti mendorong peningkatan produksi secara signifikan.
“Sekarang pupuk lancar, benih lancar, air lancar dengan intervensi langsung dari pemerintah. Kita pastikan seluruh ekosistem produksi beras berjalan aman dan efisien,” ujar Presiden Prabowo.