Idenusantara.com-Sebentar lagi dilantik, Gubernur Nusa Tenggara Timur terpilih periode 2025-2030, Emanuel Melkiades Laka Lena kerap kali telah mendekati beberapa pimpinan beberapa kementerian dan lembaga di Jakarta. Ia berusaha melobi berbagai program beserta anggaran ke Nusa Tenggara Timur.
Keseriusan lobi Melki Laka Lena, kian gencar setelah pemerintah memangkas anggaran untuk kementerian/lembaga dan transfer pusat ke daerah. Padahal, Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat bergantung dari dana transfer pusat. Terhitung hingga pada Sabtu (15/2/2025), transfer daerah ke NTT yang sudah dipotong lebih kurang Rp 184 miliar. Sampai saat ini belum ada penjelasan terkait berapa banyak lagi dana yang akan dipotong.
Baca Juga: Mengenal Pulau Flores, Suku dan Kebudayaannya
Barang tentu, pemotongan anggaran otomatis mengurangi besaran dana transfer daerah sebagaimana daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Provinsi NTT tahun 2025 yang diserahkan Kementerian Keuangan pada Kamis (12/12/2024). Dalam DIPA itu, porsi transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 25,53 triliun.
Rinciannya, dana bagi hasil Rp 206,84 miliar, dana alokasi umum Rp 15,84 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp 1,89 triliun, dana alokasi khusus nonfisik Rp 4,64 triliun, insentif fiskal Rp 239,31 miliar, dan dana desa Rp 2,69 triliun.
Baca Juga: Bahasa Apa yang Digunakan Suku di Flores
Melki Laka Lena seolah menjadikan Jakarta sebagai rumah keduanya karena kerap ia ke sana.Setelah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang pemilu kepala daerah, ia menyatakan sudah menemui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro.
"Di setiap kementerian yang kami datangi, kami berdiskusi mengenai peluang program apa saja yang bisa dibawa ke NTT. Kami cocokkan dengan kebutuhan daerah yang tentu senapas dengan visi dan misi Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Melki.
Menurutnya, dengan adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat, ratusan triliun rupiah berada di Jakarta. Dana itu ia sebut sebagai "rupiah yang tidak berKTP (kartu tanda penduduk)". Artinya, daerah mana saja berpeluang mendapatkannya.
Di NTT, kata Melki, ada peluang untuk mendorong kemandirian pangan sebagaimana visi Presiden Prabowo. Selama ini, NTT memasok beras dari luar daerah. Selain produksi beras ditingkatkan, pengembangan pangan lokal juga diperkuat. Begitu pula program lainnya.
Baca Juga: Petani Hilang Tersapu Ombak di Lembor Selatan Ditemukan Tak Bernyawa
Sebagai Gubernur, Melki meyakini, relasi personal serta jaringan politik yang ia miliki akan mempermudah komunikasi dengan pimpinan kementerian dan lembaga di Pusat.Akan menjadi mudah apalagi saat ini Melki saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, partai yang berada dalam koalisi pimpinan Presiden Prabowo.
"Dan saya ini ketua tim pemenangan Pak Prabowo Subianto di NTT waktu Pilpres 2024 lalu," ujarnya dengan begitu percaya diri.
