Selain itu, Melki juga punya relasi ke DPR RI sebagai salah satu penentu kebijakan pusat. Ia pernah menjabat wakil ketua pada komisi yang menangani urusan kesehatan periode 2019-2024.
Pengajar ilmu pemerintahan dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Esabius S Niron menilai, langkah dini yang diambil Melki merupakan bentuk prakondisi menjelang ia secara resmi memimpin NTT. Niron mengapresiasi langkah itu.
Menurut dia, lobi dan kreativitas kepala daerah sangat menentukan peluang mendapatkan program pusat. Ia melihat Melki punya peluang ke sana, tetapi tetaplah tidak mudah.
"Sekarang kepala daerah ramai melobi anggaran ke pusat. Pertarungannya cukup sengit," katanya.
Pemotongan anggaran kian menekan NTT yang juga punya kewajiban membayar utang pinjaman daerah. Nilainya tidak sedikit, yakni Rp 210 miliar per tahun yang sudah langsung dipotong dari porsi transfer daerah. Ini berarti, dana yang mengalir ke NTT menyusut jauh.
Pemotongan anggaran berdampak pada penanganan berbagai persoalan dasar klasik di NTT. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia, pada tahun 2023, angka stunting atau tengkes di NTT mencapai 37,9 persen. Ini berarti, 4 dari 10 anak di NTT dalam keadaan stunting. NTT menempati peringkat atas daerah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik merilis, penduduk miskin Nusa Tenggara Timur per September 2024 mencapai 1,11 juta jiwa atau 19,02 persen dari jumlah penduduk. Sebaran kemiskinan di perdesaan sebesar 981.020 jiwa sedangkan perkotaan 126.910 jiwa. Garis kemiskinan yang ditetapkan Rp 533.944 per kapita per bulan.
Kemiskinan memicu warga NTT memilih menjadi PMI ilegal, meski berhadapan dengan sejumlah persoalan keimigrasian, dan rendah sumber daya manusia. Yang awalnya para calon PMI ini tinggal di gubuk reyot di desa terpencil, NTT, tiba-tiba masuk rumah majikan yang mewah dengan segala fasilitas rumah tanggga yang butuh keterampilan khusus untuk memanfaatkan. Kasus kekerasan dan penganiayaan terjadi saat PMI tidak tahu mengoperasikan alat-alat rumah tangga itu.
Baca Juga: Tersapu Ombak, TNI-POLRI Lakukan Pencarian Korban Tenggelam di Pantai Roda Lembor Selatan
Tuti Lawalu, pengamat ekonomi di NTT berpendapat, butuh pengaturan keuangan yang benar-benar tepat sasaran dan efisien. Melihat perilaku aparatur sipil negara yang masih sering melakukan pemborosan, itu menjadi tantangan.
"Bagaimana mengatur uang yang sedikit ini untuk menangani persoalan yang besar. Harus diatur seefektif dan seefisien mungkin. Keteladanan pemimpin dengan mau hidup sederhana akan menjadi contoh yang baik," katanya.
Publik NTT menanti dimulainya masa kepemimpinan Melki bersama wakilnya Johni Asadoma. Publik juga menunggu hasil lobi dan kreativitas Melki yang kini tengah zig-zag di Jakarta demi menambal pemotongan anggaran NTT.