Ia juga mengapresiasi kerja keras dari semua pihak yang sejak awal telah bersama Pemerintah Daerah NTT bahu membahu dalam proses penanganan bencana.
“Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan dedikasi luar biasa yang telah ditunjukkan oleh BNPB, anggota TNI dan Polti, serta kementerian dan lembaga yang terkait. Dengan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, TNI AD memimpin pelaksanaan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dengan cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab. Saya juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada BNPB atas dukungan nyata melalui pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga terdampak. Bantuan ini sangat membantu warga untuk bertahan secara mandiri selama menunggu pembangunan hunian selesai dilakukan,” jelas Gubernur Melki.
“Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah pusat juga terus berkomitmen untuk menyelesaikan proses pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, karena ini adalah prioritas kami ke depan,” tambahnya.
Baca Juga: Peduli Kasih, Bripka Hery Kunjungi Maria Genita Penderita Penyakit Aneh di Cibal Barat NTT
“Kita juga tidak melupakan saudara-saudari kita yang menjadi korban konflik sosial di beberapa wilayah Kabupaten Flores Timur. Mereka juga kehilangan tempat tinggal dan rasa aman. Oleh karena itu, pembangunan hunian bagi korban konflik sosial juga menjadi bagian dari agenda besar pemulihan sosial dan rekonsiliasi yang kita dorong bersama.” Jelasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan, sepanjang tahun 2025, terdapat 1.119 kasus bencana alam yang terjadi di Indonesia.
"Sebenarnya NTT sendiri bukan provinsi dengan jumlah bencananya yang banyak. NTT itu relatif tidak terlalu menonjol kecuali ada bencana besar yang tidak diprediksi sebelumnya, seperti contoh badai Seroja yang terjadi beberapa tahun lalu," kata Kepala BNPB.
Baca Juga: Bicara Geothermal Poco Leok dari Perspektif HAM, Pigai: Tidak Bisa Dipaksakan Bila Terjadi Konflik
Kepala BNPB mengatakan khusus aktivitas erupsi Gunung Lewotobi yang terjadi terus hingga kini, maka masyarakat setempat oleh pemerintah dilakukan relokasi ke daerah yang dianggap aman dengan radius minimal 5 kilometer dari Gunung tersebut.
“Dan untuk kita ketahui, bahwa selama 20 tahun terakhir, Gunung Lewotobi Laki-Laki maupun Lewotobi Perempuan tidak ada aktivitas. Namun mulai aktif lagi pada tahun 2023, 2024, dan 2025 sehingga mengalami kenaikan status level awas, dan masyarakat terpaksa harus kita ungsikan dengan radius yang aman," jelasnya.
Ia menyebutkan ada 2.771 jiwa / 754 KK jumlah total pengungsi yang melakukan pengungsian secara mandiri. Dan ada sebanyak 1.336 jiwa atau 411 KK yang hingga kini masih menghuni empat pos pengungsian. Sehingga ia menegaskan hal tersebut perlu penanganan yang lebih cepat lagi, tidak boleh lambat.
Oleh karenanya pembangunan Huntara terus dilakukan di lapangan. Namun, prioritas dan perhatian utama pemerintah tetap pada proses pembangunan Huntap yang merupakan rencana jangka panjang bagi kehidupan para korban, sehingga tidak ada persoalan dikemudian hari.
Baca Juga: Gandeng Yayasan Help Flores Maumere Bripka Hery Tena Bantu Asistensi Pelayan Kesehatan Regina Mur
“Sekalipun ada hunian sementara yang sudah kita bangun, namun bangunan itu sifatnya hanya sementara, hanya beberapa bulan saja. Sehingga, kondisi itu tidak bertahan lama. Prioritas kita jelas membangun Hunian Tetap bagi masyarakat korban bencana, karena itu hak hidup mereka. Maka dari itu saya minta jajaran Pemda berkoordinasi bersama Kementerian terkait untuk bantu bereskan terkait lahan, supaya cepat kita bangun dan bereskan segera dalam waktu dekat,” tegasnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah akan segera membangun hunian tetap untuk para pengungsi Gunung Lewotobi Laki-laki, di Noboleto, yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.