Dugaan Kejahatan Sistematis di Tubuh TNI
Ahang secara tegas menyebut bahwa telah terjadi dugaan penyesatan informasi, dugaan praktik pungutan liar (pungli), serta indikasi diskriminasi sistemik terhadap putra daerah terpencil seperti Manggarai dan NTT umumnya.
"Kami menduga ada praktik 'jual beli kelulusan'. Banyak testimoni menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. Ini penghinaan terhadap Panglima TNI yang menginginkan rekrutmen berkualitas," tegas Ahang.
Dalam laporan resminya, LPPDM juga menyoroti bahwa skandal ini berpotensi merusak kredibilitas rekrutmen nasional 24.000 Tamtama TNI AD yang menjadi program prioritas Panglima TNI tahun 2025.
Baca Juga: Rikard Persly Desak Pemda Manggarai Timur Serius Perhatikan Dua Persoalan Penting di Kecamatan Elar
Tuntutan LPPDM dan Desak Pecat Pejabat Korem!
LPPDM dengan lantang menuntut agar:
- Pusat Polisi Militer TNI segera memeriksa Danrem 161/Wira Sakti dan Kepala Ajenrem NTT.
- Panitia seleksi Catam yang terlibat dalam dugaan manipulasi hasil seleksi harus diproses hukum.
- Seluruh hasil seleksi di Kupang dan Denpasar yang terindikasi KKN harus dibatalkan.
- Panglima TNI diminta segera mencopot sementara pejabat-pejabat yang diduga terlibat.
Marsel menegaskan bahwa jika tidak ada tindakan konkret dari TNI pusat dalam waktu dekat, LPPDM akan menggalang aksi besar-besaran bersama para keluarga korban di Ruteng, Kupang, dan Jakarta.
“Jangan salahkan rakyat kalau akhirnya mereka turun ke jalan. Ini bukan sekadar gagal seleksi, tapi soal ketidakadilan yang menampar wajah demokrasi dan profesionalisme militer,” ujarnya.
Masyarakat Menanti Kejelasan
Baca Juga: Sari Toga Komodo, Ramuan Lokal Flores Tembus Pasar Nasional
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Korem 161/Wira Sakti maupun Ajenrem Kupang. Namun tekanan dari publik dan organisasi masyarakat sipil terus meningkat.
Para orang tua peserta, yang telah mengorbankan uang, tenaga, dan harapan besar untuk masa depan anak-anak mereka, kini hanya bisa berharap bahwa keadilan akan ditegakkan.
Karena bagi mereka, menjadi tentara bukan sekadar pekerjaan tapi sebuah panggilan jiwa untuk membela negara.
Namun jika jalur masuk ke institusi sebesar TNI pun sudah terkontaminasi KKN, maka siapa lagi yang bisa rakyat percaya?*