Idenusantara.com-Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang bertempat di halaman Gedung Sasando - Kantor Gubernur NTT, pada Senin (29/9/2025) pagi.
Adapun yang bertindak selaku Komandan Apel yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT, Yohan A. Bunmo Loban. Turut hadir pula para Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda serta Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Baca Juga: AJI Indonesia: Pencabutan Kartu Identitas Liputan Istana Pembungkaman Terhadap Pers
Mengawali amanatnya, Gubernur NTT, Melki Laka Lena menekankan terkait disiplin ASN. Ia menegaskan NTT akan maju, salah satunya jika setiap aparaturnya punya sikap disiplin dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
“Saya selalu sampaikan berulang kali agar, data ASN yang terlambat dan malas per unit kerja harus selalu di-update dan dilaporkan ke saya secara rutin. Harus ditindak tegas secara berkala sesuai aturan yang berlaku oleh pimpinan unit bagi yang selalu terlambat, agar virus malas tidak menulari yang lain. Supaya ada perubahan dan tidak lagi terlambat, karena akan berdampak pada kinerja,” tegas Gubernur NTT.
Terkait berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, Gubernur Melki Laka Lena juga mengatakan komunikasi publik dari jajarannya memiliki peran penting, sehingga bisa utuh dipahami oleh masyarakat dan tidak dimaknai setengah-setengah. Namun Ia juga mengatakan selalu terbuka untuk setiap kritik, saran dan masukan dari masyarakat.
Gubernur Melki memberi contoh terkait pelaksanaan program pelatihan atau ret-ret ASN di Universitas Pertahanan (Unhan) Belu yang juga menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Program tersebut, dijelaskan Gubernur memiliki banyak dampak positif namun diperlukan komunikasi publik yang matang sehingga tidak menyebabkan salah persepsi dikalangan ASN khususnya bagi masyarakat.
Program ret-ret yang telah dilaksanakan tersebut, dikatakan Gubernur menjadi wadah dalam memperkuat kolaborasi dan kerja sama yang solid di antara Perangkat Daerah untuk mencapai target-target dalam memajukan daerah ini. Selain itu, memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat lokal setempat.
“Hal yang menurut kita sudah pas, sudah jelas, tapi belum tentu bagi publik. Apalagi program kebijakan yang berpotensi timbulkan kontroversi. Kuncinya yakni komunikasi publik yang tepat kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa pahami dengan baik,” ujar Gubernur Melki.
Baca Juga: Istana Cabut Kartu Wartawan CNN Usai Tanya Prabowo Soal Keracunan Program MBG
Hal berikut yang disorot oleh Gubernur Melki yakni terkait polemik Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor kelautan dan perikanan. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik seharusnya telah melalui konsultasi publik sebelum diimplementasikan.
Untuk diketahui, terbitnya Pergub 33 Tahun 2025 tanggal 01 Agustus 2025, berkaitan dengan penambahan beberapa item yang belum tercantum pada Perda 01 Tahun 2024, yang mana diperuntukkan bagi Pengusaha Bidang Kelautan dan Perikanan serta Unit Pengelola Ikan (UPI). Regulasi ini tidak berlaku bagi nelayan dan penjual lapak.