daerah

Gubernur Melki Dorong Sinergi Percepatan Program MBG di Daerah Terpencil se-NTT

Jumat, 3 Oktober 2025 | 06:04 WIB
Gubernur Melki saat berbicara di Rapat Validasi Titik Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) di daerah terpencil dalam rangka percepatan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) se-NTT (Foto: Biro Humas Prov NTT)

 

 

Idenusantara.com-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, membuka secara resmi Rapat Validasi Titik Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) di daerah terpencil dalam rangka percepatan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pada Kamis (2/10/2025) pagi, bertempat di Hotel Aston Kupang.

Dalam kegiatan ini, Gubernur hadir didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda. Hadir pula Tenaga Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Florensio Mario; Sekretaris Satgas MBG sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom; serta para Koordinator wilayah BGN se-NTT.

Baca Juga: Sambut HUT Ke-61 Partai Golkar Manggarai Timur Gelar Pasar Murah

Rapat Validasi Titik SPPG bertujuan menghasilkan data lokasi yang akurat, sehingga penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dapat dilakukan secara lebih efektif. Data geospasial sangat penting untuk memastikan SPPG berada di wilayah yang tepat dan terpencil, sekaligus menghindari duplikasi lokasi.

Gubernur Melki saat berbicara di Rapat Validasi Titik Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) di daerah terpencil dalam rangka percepatan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) se-NTT

Selain itu, data ini membantu menganalisis aksesibilitas, seperti kondisi jalan, jarak ke pasar dan fasilitas kesehatan, serta kondisi geografis, sehingga strategi logistik dapat dirancang dengan tepat.

Baca Juga: Kekerasan Terhadap Perempuan: Sinyal Ketimpangan Inklusi Sosial di Indonesia

Gubernur Melki dalam arahannya menekankan bahwa Program MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi lokal.

“Program MBG menyasar anak sekolah dan ibu hamil, sekaligus berdampak pada ekonomi masyarakat. Kita harus memastikan program ini tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” ujar Gubernur.

Dari target 800 SPPG di NTT, baru terealisasi 139 unit, sementara Provinsi NTB telah mendirikan 300 dari 600–700 SPPG.

“Perbandingan ini menjadi pelajaran sekaligus tantangan bagi kita untuk mempercepat pencapaian target. Pertemuan hari ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi,” tambahnya.

Baca Juga: Eks Intel Bongkar Skandal Pendamping Desa: dari Pemutusan Sepihak, Surat ‘Partai’, hingga Kritik Menteri Desa

Lebih lanjut, Gubernur menekankan dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyukseskan program ini, yaitu regulasi dan ekosistem lokal.

Halaman:

Tags

Terkini