Pertama, percepatan penyelesaian dan legalisasi RTRW dan RDTR untuk mendukung investasi yang tepat lokasi, efisien, dan ramah lingkungan; Kedua, sinkronisasi tata ruang darat dan laut, termasuk kawasan pesisir, pelabuhan, dan pariwisata yang memerlukan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi; Ketiga, penguatan konektivitas antar- pulau dan peningkatan infrastruktur dasar seperti air dan energi untuk mendukung ketahanan wilayah.
Ia menjelaskan bahwa Kemenko Infrastruktur juga akan terus memastikan bahwa setiap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Pulau Timor, Sumba, Flores, dan Lombok, tetap mengacu pada rencana ruang dan daya dukung lingkungan yang ada.
“Melalui forum lintas pulau ini, kami melakukan pendekatan antar wilayah yang mana intinya mengedepankan penataan ruang dan diawali dari Kawasan Timur Indonesia sesuai dengan arahan RPJMN,” terang Ayodhia.
Baca Juga: Akun Pembuat Meme Bahlil Lahadalia Dilaporkan ke Polisi, AMPG: Ini Bukan Kritik Tapi Penghinaan
Lebih lanjut, Mantan Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia mengharapkan bahwa melalui forum ini juga ketiga wilayah dapat saling sharing berbagai inovasi daerah sebagai wujud dari kolaborasi antar daerah.
“Dari forum ini, kita dapat berbagai inovasi daerah terbaru dari wilayah maju untuk dimanfaatkan di daerah kita masing-masing dan mari kita jadikan forum ini sebagai ajang kolaborasi nyata untuk merumuskan solusi spasial bagi pembangunan wilayah yang lebih adil dan efisien yang tentunya ke depannya harus kita aplikasikan”, harap Sesmenko Ayodhia.
Sedangkan Najib Faizal selaku Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria dan Tata Ruang dalam laporannya menjelaskan Bali - Nusra mempunyai target laju pertumbuhan ekonomi PDRB perkapita dimana dalam RPJMN menjadi “superhub” ekonomi dan pariwisata dan berbagai bidang unggulan lainnya yang harus diwujudkan.
“Contohnya Labuan Bajo yang merupakan pusat kegiatan nasional juga “superhub” pariwisata, memilikinya kebutuhan dasar manusia / supply chain yaitu bahan makan dan kebutuhan pokok lainnya harus dari sini atau wilayah sekitar, jangan impor dari luar. Sehingga kita dorong ada kawasan pertanian di daerah Flores yang tujuannya untuk menyuplai kebutuhan tersebut”, ujarnya.
Baca Juga: Preseden Buruk: YASPAR Diduga Cabut Laporan, Pelaku Pencurian Berpeluang Lolos Proses Hukum
Ia menjelaskan bahwa Tata Ruang bukan hanya perencanaan tapi tempat untuk berinvestasi. “Kalau tidak ditata dengan baik, maka tempatnya akan menjadi kumuh. Contohnya Labuan Bajo dan kabupaten tetangga disekitarnya harus ada konsep pertanian yang baik, agar suplai barang-barangnya bisa juga dari kabupaten sekitar. Ini yang perlu ditata secara baik dan rapi dan akan jadi investasi masa depan,” jelas Najib.
Ia menambahkan pembangunan juga tetap dengan memperhatikan hutan lindung dan pengelolaan sumber daya lainnya. “Ketidaksesuaian pembangunan tata ruang juga kita harus perhatikan. Sehingga dampak seperti banjir konflik wilayah / sosial bisa kita hindari dan polemik-polemik lainnya juga bisa dicegah,” tambahnya.
“Kita juga perlu memperhatikan akselerasi perencanaan ruang, sinkronisasi penataan ruang sehingga diperlukan sinergitas secara bersama dan harus terus melakukan monitoring ruang terbuka hijau agar pemanfaatan infrastruktur tepat sasaran dengan menghubungkan seluruh potensi yang ada di tiga wilayah ini,” jelasnya.
Baca Juga: PMKRI Ruteng Goes to School, Komitmen Bersama Cegah Kekerasan Seksual dan Pergaulan Bebas
Kegiatan diakhiri dengan prosesi peluncuran International Conference on Spatial Planning and Infrastructure for Sustainable Development 2026, yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Sesmenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta disaksikan oleh Gubernur NTT dan hadirin lainnya.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain, Sekjen Perkumpulan Pelaku Kebijakan dan Manajemen Tata Ruang Indonesia beserta jajaran, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan beserta jajaran, para Kepala Daerah wilayah Bali-Nusra, para Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bali-Nusra serta Pimpinan Balai PUPR wilayah Bali-Nusra.