Idenusantara.com-Penyelenggaraan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan terukur menjadi kunci utama dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini mengemuka dalam acara ‘Dialog Kupang Menyapa’ yang disiarkan RRI Pro 1 Kupang dengan topik “Mengawal Transparansi dan Tata Kelola Keuangan Provinsi NTT”, pada Rabu (21/01/2026) bertempat di Kantor RRI Kupang, Kelurahan Fontein, Kota Kupang.
Hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT, Kapsari.
Kepala BPKP NTT, Kapsari, menekankan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dari akuntabilitas publik. Ia menyebutkan tiga aspek krusial dalam tata kelola keuangan : transparansi, partisipasi, dan pengukuran (measurable).
Baca Juga: Gantikan Adis Kadir, Rapat Paripurna DPR Tetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI
Senada dengan hal tersebut, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan komitmennya untuk membuka ruang publik sejak tahap pembahasan anggaran.
“Tentu sebagaimana sudah menjadi aturan bahwa dari mulai proses pembahasan itu ruang publik sudah terbuka. Jadi, ketika pembahasan dalam pemerintah, kami mengundang para pihak untuk berdiskusi. Kemudian dibahas dengan DPRD juga sama. Kita diskusikan dengan DPRD juga bisa diakses publik. Dan juga untuk beberapa isu yang mungkin kami duga itu agak sensitif atau takutnya berisiko hukum, itu kami pasti konsultasi juga dengan BPKP, BPK, dan juga mungkin dengan APH, polisi maupun jaksa,” ujar Gubernur Melki.
“Kami ingin agar semua anggaran itu melibatkan partisipasi publik. Kemudian juga, secara administrasi juga dia harus ter-record baik, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian di sisi hukum, dia tidak berisiko hukum, atau berpotensi masalah hukum. Dan tentunya juga bagi kami partisipasi publik dan proses politiknya jalan secara paralel,” tambah Gubernur Melki.
Baca Juga: Kapolres Manggarai Barat Terima Kunjungan Inkanas Mabar
Salah satu poin penting yang disampaikan Gubernur Melki adalah upaya NTT untuk lebih mandiri secara finansial. Ia mengungkapkan bahwa ketergantungan pada transfer pusat harus dikurangi dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tahun lalu PAD kita mencapai Rp1,297 triliun. Tahun ini, kita targetkan ke angka Rp2,8 triliun,” ujar Gubernur Melki.
Menurutnya, dengan PAD yang kuat, pemerintah provinsi memiliki keleluasaan untuk mengeksekusi program-program aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi oleh anggaran pusat yang sudah terkunci peruntukannya.
Baca Juga: Cek Besarannya di Desamu! Berikut Dana Desa Tahun 2026 di Manggarai Timur
Menanggapi pertanyaan warga dalam sesi interaktif mengenai peluang produk lokal dalam program pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Gubernur Melki menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal. Gubernur Melki menyayangkan saat ini banyak bahan baku seperti telur dan daging masih didatangkan dari luar NTT.
Menurut Gubernur Melki, program pusat seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Rumah Layak Huni, yang masuk ke NTT dengan angka triliunan rupiah mesti benar-benar melibatkan masyarakat bawah. Ia berharap jumlah anggaran untuk program-program strategis nasional membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat.