“Capaian tingkat kepuasan 80,5 persen ini bukanlah angka untuk berpuas diri, tetapi menjadi energi dan tanggung jawab moral bagi kami untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Pemerintah Provinsi NTT akan terus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Semuanya harus terukur dan berdampak bagi kesejahteraan,” tegas Gubernur Melki.
Selain itu, Gubernur Melki juga menjelaskan upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.
”Angka kemiskinan NTT saat bulan Februari 2026 ini sudah turun menjadi 17,5% dibandingkan bulan Maret tahun 2025 lalu dengan 18,6%. Menurut saya penurunan ini menandakan penanganan kemiskinan sudah berada pada jalurnya,” ugkap Gubernur Melki.
Baca Juga: Merasa Dirugikan, PT Gistek Prima Energindo Ambil Sikap Tegas Lewat Jalur Hukum
”Selain itu, untuk menangani kemiskinan, kita akan jalankan program bedah rumah bagi masyarakat miskin untuk tahun 2026 ini. Kemudian untuk penanganan stunting sudah dimulai dengan pola orang tua asuh untuk mendorong percepatan penurunan stunting,” katanya.
Gubernur Melki juga menjelaskan terkait dengan upaya pemberdayaan ekonomi UMKM masyarakat NTT dengan pengembangan Program OVOP (One Village, One Product atau satu desa satu produk unggulan) serta menghadirkan NTT Mart sebagai upaya menciptakan pasar dalam memuliakan produk-produk hasil kerja masyarakat lokal.
”Kita juga akan terus mengawasi kelancaran program pemerintah pusat didaerah seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih,” jelasnya.
Baca Juga: Hari Pers Nasional, Gubernur Melki: Pers Tetaplah Kritis Dalam Mengawal Pembangunan
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang secara aktif turun ke lapangan bertemu masyarakat sekitar untuk memantau percepatan program kerja.
“Dengan turun langsung dan bertemu dengan masyarakat tentu akan memberikan ruang kedekatan pemimpin daerah bersama masyarakat Diharapkan dengan hasil survei ini juga dapat menjadi bahan rekomendasi untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya,” ungkap Pangi.
Selain itu, Ade Reza Hariyadi yang merupakan salah satu penanggap dalam diskusi menjelaskan, satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT merupakan langkah penting untuk melihat proyeksi ke depan. Ade mengharapkan, Gubernur dan Wakil Gubernur perlu memiliki kapasitas responsif yang profesional untuk bisa memproyeksikan atau memprediksi tantangan-tantangan yang berkaitan dengan ekonomi, infrastruktur dan kemiskinan.
”Ke depannya perlu memperkuat koordinasi antara pemprov dan pemkab/pemkot dalam membagi kewenangan agar program dapat terealisasi dengan baik,” tambahnya.
Baca Juga: Jaga Stabilitas Jelang Idul Fitri, Satgas Pangan Manggarai Barat Gencarkan Operasi Pasar
”Hal penting lainnya juga harus memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Urusan IPM sangat krusial karena menggambarkan kualitas hidup masyarakat, menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data, membantu menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah,” jelas Ade.
Penanggap selanjutnya Rafnel Azhari mengungkapkan capaian kepuasan 80,5% merupakan capaian angka yang baik untuk tahun pertama yang menandakan adanya kepercayaan dan harapan pembangunan.