IDE NUSANTARA.COM - Masyarakat semakin aktif terlibat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos). Melalui mekanisme usul-sanggah, warga tidak hanya mengajukan keluarga yang dinilai layak menerima bantuan, tetapi juga melaporkan penerima yang dianggap sudah tidak memenuhi kriteria.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi keterlibatan masyarakat tersebut. Menurutnya, partisipasi publik menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki akurasi data sosial ekonomi sehingga bantuan pemerintah dapat disalurkan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan data Kementerian Sosial yang disampaikan Gus Ipul, sepanjang 2025 terdapat sekitar 6,35 juta usulan keluarga dari masyarakat. Jumlah tersebut kembali bertambah pada 2026, dengan tambahan sekitar 4,5 juta usulan keluarga hingga akhir kuartal III.

Baca Juga: Cara Daftar Bansos PKH dan BPNT 2027 Online, Siapkan NIK dan IKD Sebelum Mengajukan

Tidak hanya mengajukan calon penerima, masyarakat juga aktif menyampaikan keberatan terhadap data penerima bansos yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

Kemensos mencatat total 82.400 laporan sanggahan selama periode 2025 hingga kuartal III 2026. Rinciannya, sebanyak 57.900 aduan diterima sepanjang 2025 dan 24.500 aduan lainnya masuk selama 2026 hingga periode tersebut.

Angka ini menunjukkan besarnya ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal pembaruan data penerima bantuan. Meski demikian, setiap laporan tetap harus diperiksa sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai status penerima.

Kemensos dan BPS Periksa Laporan Masyarakat

Untuk memastikan perubahan data dilakukan secara tepat, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerja sama ini diperlukan agar usulan dan sanggahan yang disampaikan masyarakat dapat melalui tahapan verifikasi dan validasi.

Artinya, warga yang mengajukan usulan tidak otomatis langsung mendapatkan bansos. Begitu pula laporan terhadap penerima yang dianggap sudah mampu tidak serta-merta membuat bantuan mereka dihentikan.

Pemerintah perlu memeriksa informasi yang masuk, mencocokkannya dengan data terkait, serta menilai kondisi sosial ekonomi keluarga berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa keadaan ekonomi setiap keluarga dapat berubah. Ada keluarga yang mengalami peningkatan pendapatan, tetapi ada pula yang mendadak kehilangan pekerjaan, menghadapi musibah, atau mengalami perubahan jumlah anggota keluarga.

Karena itu, pembaruan data secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga ketepatan sasaran program perlindungan sosial.

Jadwal Pemutakhiran Data PKH, BPNT, dan PBI-JK

Waktu pembaruan data dapat berbeda sesuai jenis program bantuan. Berdasarkan mekanisme yang dijelaskan dalam informasi tersebut, jadwal pemutakhiran meliputi:

• Program Keluarga Harapan (PKH): pemutakhiran melalui siklus evaluasi tiga bulanan.
• Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako: pemutakhiran melalui siklus evaluasi tiga bulanan.
• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK): pemutakhiran melalui siklus bulanan.

Jadwal tersebut perlu dipahami sebagai siklus pemutakhiran data, bukan jaminan bahwa setiap usulan akan disetujui atau status bantuan langsung berubah pada periode berikutnya. Keputusan tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan ketentuan program yang berlaku.