Idenusantara.com-Kartu identitas liputan Istana milik seorang reporter CNN Indonesia dicabut oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden setelah yang bersangkutan menanyakan program makan bergizi gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 27 September 2025, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Saat itu, Prabowo baru saja pulang dari lawatan luar negeri selama tujuh hari dan memberikan keterangan mengenai pertemuannya dengan sejumlah kepala negara dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Saya kira pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB diterima dengan positif oleh banyak pemimpin,” kata Prabowo.
Baca Juga: Kunker ke Belanda, Prabowo Ziarah ke Makam Kakek dan Nenek
Seusai memberikan pernyataan, Prabowo berbalik meninggalkan wartawan. Namun, seorang reporter CNN Indonesia bertanya, “Makan bergizi gratis. Ada instruksi khusus enggak untuk BGN, Pak?” Pertanyaan itu merujuk pada kasus keracunan menu MBG yang marak di berbagai daerah.
Prabowo lantas membalikkan badan dan menjawab,
“Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini, saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat.”
Ia menambahkan, “Saya baru dari luar negeri tujuh hari. Saya memonitor ada perkembangan itu. Habis ini, saya langsung akan panggil kepala BGN dengan berapa pejabat. Kami akan diskusikan.”
Baca Juga: Geliat Ekonomi Masyarakat NTT Dibalik Pelaksanaan Tour de EnTeTe
Prabowo mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program MBG dan menyebut kasus keracunan sebagai masalah besar. Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dipolitisasi.
Tidak lama kemudian, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden memanggil reporter CNN Indonesia itu dan menyatakan keberatan karena pertanyaan yang diajukan dianggap di luar konteks agenda Presiden. Akibatnya, kartu identitas liputan Istana reporter tersebut dicabut.
Kartu identitas liputan Istana diberikan hanya kepada wartawan tertentu dengan persyaratan khusus, di antaranya: terdaftar resmi di perusahaan pers berbadan hukum, memiliki pengalaman peliputan politik dan pemerintahan, mendapat rekomendasi redaksi, lolos verifikasi Biro Pers, serta mematuhi kode etik peliputan sesuai konteks agenda Presiden. Tanpa kartu tersebut, wartawan tidak diperbolehkan masuk dan melakukan liputan di lingkungan Istana.
Baca Juga: Kesetaraan Ruang Bagi Perempuan, Mengurai Diskriminasi dan Kesenjangan dalam Realitas Sosial
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari belum berkenan memberikan tanggapan. Sementara Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga belum merespons.
Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Herik Kurniawan, mengonfirmasi pihaknya telah menerima laporan perihal ini.
