"Iya (mendapat laporan), kami sedang berkomunikasi dengan semua pihak," ujarnya melalui pesan pendek, Ahad, 28 September 2025.
Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, turut angkat bicara. Ia menilai pencabutan kartu identitas itu merupakan bentuk penghalangan kerja jurnalistik.
"Bila itu benar karena motif pertanyaan MBG, itu penghalangan kerja jurnalistik," ujarnya.
Mustafa menyebut tindakan Biro Pers tersebut upaya membungkam kemerdekaan pers dan intervensi terhadap kebebasan berpikir jurnalis.
“Apalagi diatur apa yang boleh dan tidak boleh ditanyakan,” katanya.
Menurut Mustafa, cara seperti itu berpotensi membuat jurnalis hanya menjadi penyampai pesan Istana tanpa bisa bersikap kritis. Ia menekankan bahwa pers adalah mitra yang setara, pengawas, sekaligus penyampai informasi penting kepada publik, terutama terkait program andalan Presiden Prabowo seperti MBG.
“Jangan sampai Prabowo tidak tahu karena jurnalis yang mau bertanya saja tidak boleh,” ujarnya.
