Jakarta, idenusantara.com - Badan Gizi Nasional atau BGN membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini sudah diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025 dan bergulir secara bertahap di sejumlah kota/kabupaten di 26 provinsi.
Mitra program MBG termasuk menjadi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok bahan pangan lokal, dan penyedia makanan/minuman bergizi lainnya.
Bagi calon mitra yang ingin bergabung dalam program ini, ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi.
Pertama, calon mitra harus bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, yang bisa berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan. Kedua, mereka harus menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama, yang tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga mendukung produksi pangan dalam negeri.
Ketiga, calon mitra harus memiliki dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Baca Juga: Program Makan Siang Bergizi Gratis, Tingkatkan Status Gizi Peserta Didik
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra untuk memenuhi pasokan makanan bagi program Makan Bergizi Gratis. Saat ini, sekitar 13.000 mitra sudah bergabung dan aktif menyuplai makanan untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Dadan berharap jumlah mitra ini terus berkembang, agar pasokan makanan bergizi dapat terus tercukupi, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan semakin banyaknya mitra yang bergabung, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang lebih luas untuk masyarakat Indonesia. Ekonomi lokal pun bisa turut berkembang melalui program ini.
Untuk mengetahui rincian jelasnya, berikut ini syarat menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis dan cara mendaftarnya seperti dilansir dari akun instagram @badangizinasional.ri
Syarat dan Cara Daftar Mitra Program Makan Bergizi Gratis
• Memiliki status atau berbadan hukum yang sah;
• Memiliki rekomendasi resmi dari lembaga
terpercaya;
• Memiliki komitmen berkelanjutan untuk