Idenusantara.com-Ratusan ahli, akademisi, nelayan, dan pengusaha lobster se-Indonesia duduk satu meja di IPB International Convention Center pada Senin (1/7/2026). Hasilnya satu suara: tanpa masa transisi 3 tahun, Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 soal benih bening lobster BBL bisa “kecelakaan” di lapangan.
Forum Group Discussion FGD Nasional bertajuk “Pengelolaan Benih Bening Lobster Berbasis Masyarakat” yang digelar Masyarakat Krustasea Indonesia MKI bersama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan FPIK IPB University ini melahirkan 7 rekomendasi strategis.
Regulasi Kuat Saja Nggak Cukup
Ketua Umum MKI, Prof. Dr. Ir. Sulistiono, M.Sc., tegas mendukung arah pemerintah memperkuat tata kelola krustasea. Tapi ia mengingatkan, regulasi tanpa ekosistem siap sama saja dorong mobil tanpa bensin.
“Regulasi yang kuat harus diimbangi kesiapan ekosistem budidaya. Saat ini teknologi, SDM, dan infrastruktur pembenihan kita belum memadai. Karena itu masa transisi 3 tahun jadi kunci supaya kebijakan berjalan efektif dan inklusif, terutama untuk pembudidaya kecil,” kata Sulistiono.
Data FGD bikin kaget: potensi BBL Indonesia tembus ratusan juta sampai 1 miliar ekor puerulus per tahun. Tapi ironis, kontribusi budidaya ke produksi lobster nasional cuma 3–5%. Sisanya masih ngandelin tangkapan alam. Tingkat sintasan BBL juga rendah karena teknologi terbatas dan pembudidaya belum semua terlatih.
Baca Juga: Brasil Tampar Panama: Vinicius Buka Pesta, Tim Samba Kirim Kode Keras ke Rival Piala Dunia 2026
7 Jurus Selamatkan Lobster Indonesia
FGD merumuskan pendekatan berbasis masyarakat yang jaga ekologi sekaligus ekonomi:
1. Jaga habitat lobster tetap sehat dan bebas polusi
2. Restocking rutin untuk jaga keberlanjutan stok
3. Tangkap BBL bertanggung jawab dan berkelanjutan
4. Kembangkan budidaya berbasis teknologi + kapasitas lokal
5. Ekspor BBL ketat, terbatas, terukur
6. Perkuat rantai pasok lewat Integrated Supply Chain Management ISCM
7. Masa transisi 3 tahun: bangun Sentra Pendederan Nasional, upgrade teknologi dan skill pembudidaya, lengkapi infrastruktur, kasih insentif + opsi ekspor terbatas sampai serapan domestik optimal
Tujuannya jelas: transformasi kebijakan jalan bertahap, terukur, tanpa bikin pembudidaya kecil kolaps.
