APBD 2026 Diketok, Demokrat Ingatkan Pemda Manggarai: "Harapan Rakyat adalah Perjuangan Kami"

Transparansi Anggaran jadi Kunci Kepercayaan Publik

Demokrat juga memberikan penekanan penting pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Fraksi meminta pemerintah memastikan bahwa setiap pemanfaatan anggaran, termasuk hasil pungutan pajak, benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Masyarakat bukan hanya membayar pajak, mereka harus merasakan manfaatnya. Pemerintah harus membuka ruang pengawasan publik," tegas fraksi.

Menutup pendapat akhir, Fraksi Demokrat meminta Pemda Manggarai dan seluruh OPD memperkuat koordinasi dengan DPRD dalam setiap tahapan pelaksanaan APBD 2026. Pola penyerapan anggaran disebut harus proporsional, berimbang, dan berkelanjutan.

"Yang paling penting bukan seberapa cepat anggaran dihabiskan, tetapi seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Fraksi Demokrat.

Setelah seluruh catatan dan kritik disampaikan, Fraksi Demokrat secara resmi menyetujui APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahap asistensi bersama Pemerintah Provinsi NTT di Kupang.
Ketua Fraksi Demokrat, Lexy Armanjaya, menegaskan kembali komitmen fraksi: "Persetujuan ini bukan tanda puas atau setuju dengan semuanya. Ini komitmen kami untuk terus mengawal agar APBD benar-benar bekerja untuk rakyat. Harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat."