APBD 2026 Diketok, Demokrat Ingatkan Pemda Manggarai: "Harapan Rakyat adalah Perjuangan Kami"

IDENUSANTARA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai secara resmi menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dalam Sidang Paripurna yang digelar pada Jumat (28/11).

Fraksi Partai Demokrat, melalui anggota fraksi Klementinus Malis, menyampaikan pendapat akhir yang tidak hanya berisi persetujuan, tetapi juga kritik, peringatan, dan serangkaian catatan strategis bagi Pemerintah Daerah.

Dengan mengusung tagline politik "Harapan Rakyat adalah Perjuangan Kami", Fraksi Demokrat menegaskan bahwa seluruh sikap politiknya dalam pembahasan APBD diarahkan untuk memastikan pemerintah berjalan pada rel yang benar: rel yang berpihak pada kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat Manggarai.

Baca Juga: KPK Panggil Dua ASN Kemenhub Terkait Suap Milyaran Rupiah Proyek Kereta Api

Demokrat Tegaskan Komitmen: Persetujuan APBD Bukan Sekadar Formalitas

Dalam pidatonya, Klementinus Malis menekankan bahwa persetujuan Fraksi Demokrat terhadap APBD 2026 merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa persetujuan tersebut tidak otomatis berarti pemerintah telah berjalan baik.

"Kami menyetujui APBD 2026 agar pembangunan berjalan. Tetapi kami juga harus jujur: masih banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas. Pemerintah tidak boleh nyaman hanya dengan menyusun rencana yang dibutuhkan masyarakat adalah aksi nyata," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh proses pembahasan APBD, mulai dari penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi, hingga pembahasan teknis Badan Anggaran dan TAPD, telah memberi ruang untuk mengurai persoalan dan kebutuhan masyarakat. Namun hasil akhirnya tetap bergantung pada kemauan pemerintah menjalankan rekomendasi.

Baca Juga: Pesan Mesra hingga Pelecehan Fisik: Begini Kronologi Pemecatan Dosen ILS di Kampus Unika Ruteng

Sorotan Pendapatan Daerah: Kebocoran PAD Harus Diakhiri

Salah satu sorotan paling serius Demokrat adalah kinerja pendapatan daerah, terutama rendahnya realisasi PAD pada tahun 2025. Fraksi menilai persoalan ini bukan sekadar akibat kelemahan teknis, tetapi mengindikasikan problem struktural dalam manajemen pendapatan dan lemahnya pengawasan terhadap potensi kebocoran.

Fraksi Demokrat juga mengapresiasi kebijakan digitalisasi sistem pendapatan daerah, tetapi mengingatkan bahwa digitalisasi hanya bermanfaat jika diterapkan secara konsisten dan terukur.

"Digitalisasi tidak boleh hanya jadi jargon modern. Ia harus menjadi alat untuk menutup kebocoran, mempercepat pelayanan, dan memastikan setiap rupiah pendapatan daerah tercatat dengan benar," kata Klementinus.

Fraksi meminta Pemda melalui OPD terkait untuk bekerja lebih maksimal, termasuk memperluas basis pajak dan retribusi, memperbaiki administrasi, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga: Akibat Kelangkaan BBM di Manggarai Timur NTT, Pertalite Dijual Hingga Rp 50.000 Per Liter

Manajemen Birokrasi Disorot: 'Right Man on the Right Place'