Idenusantara.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Evaluasi Pendataan dan Program Bagi Orang Miskin, yang juga menjadi tindak lanjut atas kasus meninggalnya YBR (10), siswa kelas IV SD asal Jerebuu, Kabupaten Ngada.
Rapat dilaksanakan secara luring dan daring bertempat di Ruang Rapat Gubernur NTT pada Jumat, (7/2/2026) dari siang hingga sore.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Lake Lena, didampingi Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, dan Plh Sekda NTT Flori Rita Wuisan. Hadir pula Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, Asisten Sekda, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Bupati/Wakil Bupati se-NTT atau yang mewakili, tokoh agama, serta insan pers.
Gubernur NTT : Kita Semua Perlu Berbenah
Dalam arahannya, Gubernur Emanuel Melkiades Lake Lena menegaskan bahwa tragedi YBR menjadi pukulan bagi seluruh pihak dan harus menjadi momentum untuk membenahi sistem penanganan kemiskinan di NTT secara menyeluruh.
“Kita membahas satu hal yang menjadi atensi kita bersama, baik di NTT maupun nasional. Kematian anak kita YBR memukul kita semua sebagai pemimpin. Hari ini kita bertekad membenahi sistem agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tegas Gubernur Melki.
Gubernur Melki menyebut dua hal utama yang menjadi fokus perbaikan, yaitu:
1. Evaluasi pendataan warga miskin memastikan data kemiskinan benar-benar akurat dan tidak dimanipulasi.
2. Ketepatan sasaran program
memastikan seluruh program bagi masyarakat miskin benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
Baca Juga: Tragedi di Ujung Bambu: Ketika Negara Memberi Receh, Sekolah Justru Mencekik Jutaan
Ia menegaskan bahwa seluruh unsur mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, hingga lembaga pendidikan harus bekerja bersama memastikan data kemiskinan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Tidak boleh ada orang miskin yang tidak terjangkau. Kita semua harus kerja dengan hati dan tulus,” ujar Gubernur Melki.
Sementara itu, Hoiruddin Hasibuan, Staf Khusus Mendagri, menyampaikan bahwa kehadirannya di NTT merupakan penugasan khusus dari Menteri Dalam Negeri untuk mendalami kasus YBR dan menyiapkan rekomendasi bagi pemerintah pusat.
“Ini bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana ke depan kita memperbaiki sistem. Kasus di Ngada tamparan buatbkita semua dan kita semua untuk berbenah,” ujarnya.
