Baca Juga: Fransiscus Go Dukung Takuju Market Vol.2 untuk Dorong UMKM NTT Tembus Pasar Nasional dan Global
Sementara massa aksi dari kubu bupati, yang diduga sebagai massa tandingan, justru dibiarkan melakukan orasi meski tidak memiliki surat pemberitahuan resmi dari pihak kepolisian.
Mereka tampak berdiri bebas di luar, mencaci massa Poco Leok, dan mendesak agar proyek geothermal tetap dilanjutkan, menunjukkan keberpihakan yang sangat kentara dari kekuasaan terhadap korporasi.
Di balik ketegangan ini, substansi utama dari demonstrasi tetap tegas, yakni masyarakat adat Poco Leok menolak dengan totalitas proyek geothermal yang dinilai merampas tanah, merusak warisan leluhur, dan mengancam keberlanjutan hidup mereka.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Atri, perwakilan warga Poco Leok, menyerukan penolakan terhadap seluruh bentuk perampasan ruang hidup dan pendekatan intimidatif yang digunakan pemerintah dan korporasi.
“Tanah kami bukan untuk dijual atau diserahkan kepada proyek yang tidak kami minta! Kami berdiri tegak, menjaga mbaru bate kaeng, uma bate duat, wae bate teku, natas bate labar, dan compang bate takung!,” ujar Atri di tengah gemuruh massa yang menggema dengan nyanyian adat.
Baca Juga: Gelombang ASN ke Jabatan Fungsional: Peluang atau Resiko?
Mereka juga mengungkapkan adanya praktik-praktik manipulatif dalam sosialisasi proyek, seperti survei paksa, pendekatan personal yang diam-diam, informasi yang tidak transparan, dan pengerahan aparat keamanan yang menciptakan ketakutan.
Semua ini memperkuat tudingan bahwa proyek geothermal tidak hanya cacat prosedur, tetapi juga cacat moral.
Dalam tuntutannya, warga Poco Leok menyerukan tujuh hal utama, yang meliputi, pencabutan SK Bupati, penghentian total aktivitas geothermal, penghentian intimidasi, penghentian pendanaan proyek oleh Bank Jerman (KfW), pencabutan penetapan Flores sebagai pulau geothermal, penghentian sertifikasi tanah ulayat, dan pembubaran tim uji petik dari Pemprov NTT.
Di tengah sorotan media dan kecaman publik, Bupati Heri Nabit belum memberikan klarifikasi resmi soal perilakunya. Namun satu hal yang kini mulai menjadi sorotan tajam masyarakat luas: apakah seorang pemimpin yang kehilangan kontrol di tengah kritik warganya masih layak menduduki jabatan publik?
Baca Juga: KPK Periksa 6 Saksi Usut Dugaan Korupsi Proyek Peningkatan Jalan
Kejadian ini menjadi cermin bahwa ketika suara rakyat diabaikan dan direspons dengan amarah, maka yang muncul bukanlah penyelesaian, tetapi kekacauan.
Konflik Poco Leok hari ini adalah peringatan keras bahwa pembangunan yang tak berpihak pada rakyat kecil hanya akan menoreh luka, baik pada tanah, budaya, maupun harga diri bangsa itu sendiri.