Ruteng, Idenusantara.com - Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029.
Pandangan umum fraksi ini disampaikan oleh Largus Nala, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat dalam agenda sidang II tahun dinas 2025 pada Kamis (24/7/2025).
Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya menyoroti lima catatan krusial yang mesti menjadi prioritas Pemerintah Daerah (Pemda).
Poin-poin krusial tersebut menekankan pentingnya RPJMD yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh.
Hal pertama yang disorot Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan umumnya adalah kebutuhan mendesak akan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah untuk memberikan beasiswa kedokteran kepada putra-putri daerah berprestasi untuk mengatasi kekosongan dokter di fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas yang belum memiliki dokter tetap.
Selain itu, Pemerintah juga diminta untuk aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat guna mendapatkan alokasi sekolah kedinasan di sektor-sektor kunci seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata, demi menyiapkan tenaga ahli yang memadai.
Terkait penguatan ekonomi yang kreatif dan inovatif, Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi berbagai inisiatif pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tenun dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal ini bertujuan agar produk kain tenun lokal dan UMKM lainnya dapat menembus pasar yang lebih luas hingga tingkat regional, nasional, dan internasional.
"Kami meminta pemerintah agar ke depannya melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan promosi (endorsement) yang lebih masif. Ini agar produk kain tenun lokal dan UMKM lainnya dapat menembus pasar yang lebih luas, tidak hanya regional, tapi juga nasional bahkan internasional," jelas Largus.
Pada aspek pengembangan infrastruktur yang memadai, Fraksi Partai Demokrat juga meminta pemerintah untuk lebih serius memperhatikan mutu dan kualitas pembangunan infrastruktur.
"Masih banyak hasil pengerjaan fisik berbagai infrastruktur yang tidak berkualitas, bahkan rusak sebelum selesai masa pemeliharaan," ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan demi menghindari kasus konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang berimplikasi pada sanksi.
Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti pentingnya pelayanan prima di lembaga layanan publik, khususnya di bidang kesehatan, dengan mendahulukan pelayanan fisik pasien daripada administrasi.