Pada bagian arah prioritas program dan kegiatan, Fraksi Demokrat kembali menyoroti lemahnya manajemen OPD, terutama dalam kaitan dengan rendahnya realisasi PAD tahun berjalan.
Menurut Demokrat, banyak OPD menunjukkan performa yang tidak mencerminkan potensi sebenarnya aparatur Manggarai.
"Ada yang salah dalam tata kelola dan leadership di beberapa OPD. Kami mendorong pemerintah menerapkan meritokrasi yang sesungguhnya: tempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat," ujar Klementinus.
Ia menambahkan bahwa ASN Manggarai memiliki kapasitas kuat, tetapi seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal. Reformasi birokrasi menurut Demokrat harus dilakukan tanpa kompromi, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap kepala OPD yang dianggap tidak kompeten.
Baca Juga: Hadir di Panggung Nasional, Manggarai Timur Perkenalkan Expo Pendidikan Literasi
Pembangunan Jalan Dinilai Buruk: Masyarakat Butuh Bukti, Bukan Janji
Salah satu kritik paling tajam dalam pendapat akhir Demokrat adalah kualitas pembangunan infrastruktur jalan yang beberapa bulan terakhir menjadi sorotan publik. Demokrat menyebut pengerjaan sejumlah ruas jalan buruk, tidak sesuai standar, dan memicu kekecewaan masyarakat.
"Masyarakat sudah lelah melihat jalan rusak. Mereka tidak ingin mendengar alasan, mereka ingin melihat hasil. PUPR harus bertanggung jawab memastikan setiap proyek berjalan sesuai standar teknis yang berlaku," tegas fraksi.
Demokrat juga mengingatkan Pemerintah Daerah bahwa tahun anggaran 2025 segera berakhir dan proyek-proyek infrastruktur yang masih bermasalah harus diselesaikan sebelum memasuki tahun anggaran 2026.
Resistensi Publik Meningkat: Pemerintah Diminta Bercermin
Fraksi Demokrat turut menyinggung meningkatnya gejolak resistensi masyarakat yang terlihat dari berbagai platform media sosial dalam beberapa bulan terakhir.
Menurut Fraksi, hal ini harus dipahami sebagai indikator menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Ini bukan sekadar komentar di media sosial. Ini alarm keras bagi pemerintah untuk segera berbenah. Masyarakat kini menuntut tindakan, bukan retorika," kata Klementinus Malis.
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa legitimasi pemerintah sangat bergantung pada keadilan fiskal, transparansi, dan pelayanan publik yang prima.
Baca Juga: Ditengah Keterbatasan, Peringatan Hari Guru Nasional di SDI Compang Ngeles Berlangsung Meriah