Idenusantara.com-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, bahwa pemerintah akan mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagai Aparatur Sipil Negara (ASN) paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran Idul Fitri. Sedangkan pekerja swasta pencairan THR paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran.
Airlangga mengatakan, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025.
“Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran,” ujar Airlangga dalam keterangannya pada Senin (3/3/2025), dikutip dari Viva.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Siapkan Berbagai Stimulus Kebijakan Untuk Kerek Pertumbuhan Ekonomi
Airlangga mengungkapkan, untuk alokasi THR ASN pada tahun ini sebesar Rp 50 triliun. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan.
“Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” ungkapnya.
Baca Juga: Menkomdigi Meutya Hafid Berkomitmen Tindak Tegas Pelaku BTS Palsu Penyebar SMS Penipuan
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengeluarkan Surat Edaran (SE), Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja swasta dan pengemudi ojek online (ojol) pada pekan depan. SE ini diberikan sebagai pedoman pengusaha dalam memberikan THR.
Sejatinya, SE THR untuk pekerja swasta direncanakan terbit pada pekan ini. Namun, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan Yassierli harus menghadiri penutupan retret kepala daerah di Akmil Magelang.
“SE THR minggu depan, ini tadi mendadak Pak Menteri diminta ke Magelang kan untuk bersama Presiden hadir di penutupan,” ujar Indah di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.
Baca Juga: Dalam Hal Kerja, Gubernur Melki Laka Lena Minta ASN di NTT Lebih Profesionalisme dan Efektif
Indah menjelaskan, untuk surat edaran THR ini akan dipisah antara pekerja swasta dan pengemudi ojek online. Saat ini jelas Indah, pemerintah masih mengodok formula pemberian THR ke ojol.
“(Skema THR ojol) masih dirapatkan, formulanya masih kita godok karena kan ojol, kurir online, taksi online ada yang aktif dan tidak aktif. Jadi kan enggak fair kalau semua disamakan. Ini kita masih godok formulanya yang kira-kira pas,” jelasnya.
