Idenusantara.com-Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk Indonesia C(emas) Jilid II pada Selasa, 2 September 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang digelar di Jakarta pada 28 Juli lalu.
Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram, menegaskan bahwa keputusan untuk tidak turun ke jalan pada Senin (1/9/2025) diambil karena situasi Jakarta dinilai sangat buruk dan belum kondusif.
“Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini,” terang Ikram.
Baca Juga: Humanis, Pemerintah NTT Sambut Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Dengan Dialog Terbuka
Meski ditunda sehari, Ikram memastikan aksi akan tetap berlangsung di berbagai daerah pada 2 September. Ia menekankan, BEM SI masih memantau kondisi agar segala bentuk tuntutan bisa tersampaikan dengan baik.
“Kita masih mencoba melihat kondisi, supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik,” imbuhnya.
Diperkirakan sejumlah titik vital di Jakarta menjadi pusat konsentrasi massa, antara lain Gedung DPR/MPR Senayan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Gambir, Kantor Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Silang Selatan Monas, depan Sat Brimob Polda Metro Jaya, Kantor DPP Partai NasDem Menteng, dan kawasan Sawah Besar.
Baca Juga: Jurnalis Dibungkam: Kekerasan dan Intervensi Warnai Aksi 25–30 Agustus 2025
Selain Jakarta, Yogyakarta juga disebut menjadi salah satu daerah dengan titik rawan demonstrasi. Lokasi yang diperkirakan dipadati massa antara lain Kompleks Pemda DIY, Kantor Pemda DIY, Mako Polda DIY, Mako Brimob DIY, Mapolresta DIY, serta sejumlah kawasan kampus seperti pertigaan Universitas Islam Indonesia (UIN), Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), dan pertigaan Gejayan.
Adapun dalam aksinya, BEM SI akan membawa 11 tuntutan yang sebagian besar masih sama seperti demonstrasi Juli lalu, antara lain:
1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja APBN dan APBD.
2. Transparansi pembangunan dan pajak rakyat.
3. Evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
4. Tolak revisi UU Minerba yang bermasalah.
