Komnas Perempuan Warning Pemerintah: PSN di Flores Ancam Ruang Hidup dan Hak Perempuan Adat

IDENUSANTARA.COM - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeluarkan peringatan keras kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait dampak pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Komnas Perempuan menilai proyek-proyek pembangunan berskala besar itu tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga merampas hak-hak dasar perempuan adat, terutama ruang hidup, sumber penghidupan, serta tatanan sosial-budaya mereka.

Kunjungan Komnas Perempuan dilakukan pada 15-19 September 2025 untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat sekaligus melakukan penguatan bagi perempuan adat di Flores. Rangkaian pertemuan, dialog, dan penelusuran lapangan memperlihatkan bagaimana PSN, seperti proyek pemanfaatan energi panas bumi, pembangunan waduk, konsesi kawasan Taman Nasional, dan pembukaan lahan hutan membawa konsekuensi serius terhadap perempuan adat.

Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah, menegaskan bahwa pihaknya mendengar langsung suara perempuan adat yang terdampak. 

Baca Juga: Polisi Segera Limpahkan Kasus Korupsi Dermaga Gua Rangko ke Kejari Manggarai Barat

Ia menekankan bahwa di balik narasi pembangunan, terdapat pengalaman pemiskinan, relokasi, dan hilangnya tanah leluhur yang menjadi identitas spiritual komunitas adat.

"Komnas Perempuan menemukan adanya dampak berlapis bagi perempuan adat akibat minimnya ruang informasi, ruang dialog, serta ruang partisipasi bermakna. Perempuan adat banyak yang tidak pernah dilibatkan secara serius dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan PSN," kata Maria Ulfah dalam rilis pers yang diterima Idenusantara.com, Senin (22/9).

Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan prinsip yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029). 

"Dokumen tersebut menegaskan bahwa PSN harus dilaksanakan dengan prosedur jelas, transparan, akuntabel, dan berlandaskan Pancasila untuk menjamin keadilan serta kesejahteraan rakyat. Namun, praktik di lapangan justru berujung pada peminggiran masyarakat adat," jelasnya.

Baca Juga: Peduli Kemanusiaan, Pembalap Tour de EnTeTe Sumbang Rp109 Juta untuk Korban Bencana Nagekeo

Maria mencontohkan, pemanfaatan hutan dan sumber air oleh perusahaan atau konsesi negara telah mengganggu akses perempuan terhadap pangan, air bersih, serta ruang produksi mereka. 

"Dampak pemiskinan akibat terganggunya hutan, mata air, sawah, ladang, dan flora yang selama ini menjadi penopang hidup mereka sangat nyata. Pemindahan lahan dan relokasi tanpa kepastian ganti rugi menimbulkan ketidakpastian tata kehidupan dalam waktu panjang. Bahkan pencerabutan tanah leluhur sebagai ruang spiritual memicu ketegangan sosial yang merusak tatanan ekonomi, sosial, dan budaya perempuan adat," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menyoroti sisi lain yang tak kalah serius: kriminalisasi perempuan adat ketika menyuarakan pendapat. 

Ia mengingatkan bahwa penggunaan aparat keamanan untuk membungkam perbedaan pendapat justru memperburuk situasi.

"Komnas Perempuan prihatin terhadap kerentanan perempuan yang berpotensi menjadi target pemidanaan dalam aktivitas sah sebagai warga negara, seperti menyampaikan pendapat atau melakukan aksi damai. Kami mencatat adanya ancaman, kekerasan fisik, maupun psikis dari aparatur keamanan terhadap mereka yang menolak kebijakan PSN," ujar Dahlia.

Baca Juga: Promosi Daerah dan Aksi Kemanusiaan, Tour de EnTeTe di Manggarai Sukses Digelar