Ia menilai, pemberian gelar kepada Soeharto justru berpotensi membuka luka lama bagi korban dan keluarga yang terdampak pelanggaran HAM di masa lalu.
“Pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan justru menutup telinga terhadap kritik dan sejarah kelam bangsa,” tambah Andreas.
Ia juga mengingatkan bahwa semangat reformasi yang lahir setelah tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998 seharusnya menjadi pijakan moral dalam menentukan siapa yang layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dalam upacara Hari Pahlawan di Istana Negara pada 10 November 2025.
Keputusan ini memicu pro dan kontra di publik, terutama dari kalangan aktivis HAM, akademisi, dan tokoh reformasi yang menilai langkah tersebut sebagai kemunduran dalam upaya menjaga memori kolektif bangsa atas sejarah kelam masa lalu.
