Opini oleh Dionisius Upartus Agat
Ruteng, Idenusantara.com - Setiap 17 Agustus, gaung proklamasi kemerdekaan membahana, membawa kita pada nostalgia sejarah 80 tahun silam.
Namun, euforia perayaan semestinya tak lagi menutupi sebuah pertanyaan fundamental: apakah kemerdekaan yang kita nikmati hari ini sudah sejati, ataukah masih sebatas ilusi belaka dari sebuah proklamasi?
Di usianya yang ke-80, Indonesia tak bisa lagi bersembunyi di balik sejarah gemilang.
Kini adalah saatnya menyingkirkan selubung perayaan seremonial dan berani menatap realitas.
Kedaulatan sejati, dalam konteks modern, bukanlah sekadar ritual pengibaran bendera, melainkan esensi dari kemampuan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, lepas dari belenggu domestik maupun intervensi asing yang kerap tak kasat mata.
Di balik gemerlap slogan "pembangunan merata," kita dihadapkan pada sebuah ironi yang begitu nyata.
Mega proyek infrastruktur, mulai dari jalan tol yang membelah pulau hingga ibu kota baru yang ambisius, memang menjadi penanda kemajuan fisik.
Namun, di saat yang sama, jutaan rakyat di pedalaman dan pelosok negeri masih bergelut dengan akses pendidikan yang minim, layanan kesehatan yang jauh dari layak, serta infrastruktur dasar yang tak memadai.
Indeks gini—sebuah indikator ketidaksetaraan—terus menunjukkan jurang yang menganga lebar antara si kaya dan si miskin.
Pembangunan yang hanya berpusat dan dinikmati segelintir elite di perkotaan tak lebih dari ornamen yang menutupi luka sosial dan ekonomi bangsa.
Ini adalah ilusi kemerdekaan, di mana sebagian rakyat merasa bebas dan makmur, sementara yang lain masih terkungkung oleh kemiskinan dan ketidakadilan struktural.
Proklamasi yang menjanjikan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" masih jauh dari terwujud sepenuhnya.
Kemerdekaan dari penjajah fisik memang telah kita raih, tetapi perang terhadap kolonialisme ekonomi masih terus berlangsung, bahkan dalam bentuk yang lebih halus dan kompleks.