Idenusantara.com-Di sebuah rumah di sudut Kota Yogyakarta, seorang ibu membuka kotak bekal anaknya yang baru pulang sekolah. Isinya nyaris tak tersentuh: mi yang mulai berbau kusam, sepotong tempe, dan sebutir telur rebus yang terlihat pucat. Ini bukan pemandangan di daerah terisolir yang minim akses, melainkan di pusat kota pelajar. Sang anak memilih menahan lapar sejak siang, berencana jajan di luar, atau menunggu masakan rumahan ibunya.
Pemandangan ini merepresentasikan realitas pahit di balik Program Makan Bergizi (MBG), sebuah megaproyek pemerintah yang menelan anggaran fantastis hingga Rp335 triliun pada tahun 2026. Di atas kertas, narasi "Gizi Generasi Emas" digaungkan dengan megah di berbagai podium kenegaraan. Namun di lapangan, para orang tua mulai mempertanyakan: ke mana sebenarnya uang ratusan triliun itu mengalir jika wujudnya hanyalah makanan yang tak layak telan?
Baca Juga: Pimpinan DPR RI: Pergeseran Anggaran Kementan untuk Bencana Patut Dicontoh Kementerian Lain
Ironi Gizi dan Kemubaziran Massal
Keluhan yang bermunculan di media sosial bukan sekadar upaya mencari sensasi, melainkan murni dari keputusasaan warga. Menu seperti abon curah, mi berbau, dan telur kualitas rendah seolah menjadi jalan pintas para vendor dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memangkas ongkos produksi.
Padahal, standar gizi keluarga Indonesia sangat beragam. Banyak keluarga, termasuk di kawasan pesisir, sudah terbiasa menyajikan ikan segar dan masakan rumahan yang jauh lebih bernutrisi daripada menu pabrikan standar. Alih-alih meningkatkan kualitas kesehatan siswa, program ini jg memicu kemubaziran massal. Mayoritas porsi yang dibagikan hanya dijamah sesendok dua sendok, sebelum akhirnya berakhir membusuk di tempat sampah.
Kanibalisme Anggaran Pendidikan
Ironi ini terasa semakin menusuk jika kita menengok dari mana dana segar tersebut berasal. Dari total anggaran MBG, sekitar Rp223 triliun disedot langsung dari pos anggaran pendidikan nasional.
Di saat para orang tua menjerit karena mahalnya pungutan sekolah, Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang meroket, dan fasilitas pendidikan yang pas-pasan, pemerintah justru membakar uang rakyat perlahan-lahan melalui kotak makan siang. Prioritas kebijakan pun dipertanyakan. Bukankah akses sekolah yang terjangkau, perbaikan gedung sekolah yang rubuh, dan layanan kesehatan yang layak jauh lebih mendesak bagi mayoritas rakyat?
Baca Juga: Tewasnya El Mencho Guncang Meksiko: Operasi Berdarah, Tekanan Trump, dan Ancaman Balas Dendam Kartel
Defisit Empati di Menara Gading
Puncak dari polemik ini bukan sekadar soal rasa, tapi keselamatan nyawa anak-anak. Sepanjang Januari hingga awal Februari 2026, hampir 2.000 siswa dari berbagai wilayah—mulai dari Kudus, Penajam Paser Utara, hingga Manggarai Barat—harus dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat keracunan massal.
Namun, respons dari elite pemerintahan justru mengundang luka baru. Alih-alih melakukan audit investigasi menyeluruh dan menghentikan sementara distribusi dari vendor bermasalah, pengambil kebijakan berlindung di balik benteng persentase. Mereka dengan bangga mengklaim bahwa tingkat insiden "hanya 0,0006% dari 4,5 miliar porsi", bahkan menyebutnya lebih baik dari statistik di Jepang.