IDENUSANTARA.COM- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Ende NTT akan berlangsung pada 25 Oktober mendatang.
Sebanyak 83 desa di Kabupaten Ende yang tersebar di 21 kecamatan akan menggelar pesta demokrasi di tingkat desa dimaksud.
Beragam dinamika politik di tingkat desa mulai dirasakan beberapa minggu belakangan ini.
Hal tersebut kemudian disoroti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Ende Santo Yohanes Don Bosco.
Baca Juga: Bulan Ini Sepak Bola Antar Kecamatan di Ende Resmi Dibuka , Wabup Erik Minta Dukungan Semua Pihak
Melalui Ketua Presidium Ryan Laka Ma'u mengingatkan, agar panitia penyelenggara pilkades serentak mampu bekerja secara professional demi mennciptakan proses demokrasi yang berkualitas.
Rian juga berharap, pihak inspektorat Kabupaten Ende memperhatikan secara jeli dan tajam, mengingat adanya petahana kepala desa yang kembali mencalonkan diri.
"Ya dalam data yang dihimpun kami, Ada beberapa petahana yang kembali mencalonkan diri, dan dalam salah satu persaratannya ada rekomendasi dari inspektorat bagi petahana, karenanya kita berharap hal tersebut dapat diperhatikan secara serius" Ungkapnya saat difemui di Margasiswa PMKRI Cabang Ende (Kamis, 6/10/2022).
Selain itu, katanya sebagai bentuk kewajiban moril Rian menyebut PMKRI Ende turut memantau dan mengawasi segala proses demokrasi dimaksud, serta berharap masyarakat desa mampu menentukan pemimpin desa yang berkualitas demi kebaikan hidup di desa.
Baca Juga: Yohanes Oci Kritisi Pernyataan AHY Terhadap Kepemimpinan Presiden Jokowi
"Kami juga berharap masyarakat di desa terkhusus di Kabupaten Ende ini, memilih Pemimpin yang memiliki integritas yang ditunjang oleh moral yang baik, memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin dan membimbing masyarakatnya dan juga memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan perpolitikan, serta memiliki wawasan yang luas dan pandangan yang luas terhadap perbaikan masyarakat" Katanya.
Dia juga mengingatkan calon-calon pemimpin di Desa untuk menghindari praktik money politik (Politik uang) karena menurutnya hal itu akan menciptakan konflik horizontal yang pada masyarakat.
"Nasip Desa pada 6 tahun kedepannyaada pada tangan masyarakat Desa sendiri, karenanya Panitia Pilkades juga harus menjaga independensi sehingga agar terciptanya penyelenggaraan pemilu yang bijaksana, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku" Tutupnya.***