Tepati Janji: Melki-Johni Luncurkan Program Perlindungan 100.000 Pekerja Rentan

photo author
Ejhy Serlesnso, Ide Nusantara
- Selasa, 22 Juli 2025 | 07:40 WIB
Gubernur Melki saat peluncuran Program Perlindungan Sosial bagi 100.000 pekerja miskin, miskin ekstrem, dan rentan. (Foto: Dokpri Melki Laka Lena)
Gubernur Melki saat peluncuran Program Perlindungan Sosial bagi 100.000 pekerja miskin, miskin ekstrem, dan rentan. (Foto: Dokpri Melki Laka Lena)

Pramudya menyebut, program ini tidak akan berjalan tanpa regulasi yang jelas. Ia merujuk pada Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2025 yang menjadi fondasi pelaksanaan program.

“Inilah contoh kepemimpinan visioner di level provinsi,” katanya.

Baca Juga: Program Tajumase, Lokomotif Baru Pertanian dan Gizi di Manggarai

Simbol Negara di Tubuh Rakyat

Simbolisasi program ini juga dibuat menyentuh. Di akhir acara, tiga ahli waris penerima santunan BPJS Ketenagakerjaan menerima santunan secara simbolis. Kartu keanggotaan dan buku tabungan pun diserahkan kepada penerima manfaat sebuah tanda bahwa negara kini hadir dalam bentuk yang paling nyata: perlindungan ketika risiko terjadi.

Menurut Wawan Burhanudin, Ketua Panitia dan Sekretaris Tim Penilai Paritrana Award 2024, filosofi Paritrana adalah pengakuan dan penghormatan kepada mereka yang menjaga hak dasar para pekerja.

"Ini bukan sekadar penghargaan. Ini adalah ukuran sejauh mana negara sungguh hadir," ujarnya.

Paritrana Award tahun ini diberikan kepada kabupaten/kota dan pelaku usaha yang aktif menjamin pekerjanya. Wawan menilai, apa yang dilakukan Gubernur Melki dan Wagub Johni bisa menjadi model nasional.

“Di banyak daerah, jaminan sosial hanya sebatas retorika. Di NTT, ia sudah menjadi gerakan," ujarnya.

Baca Juga: Diduga Lakukan Pencemaran Nama Baik, Akun Facebook 'Dana Kaget' Dilaporkan ke Polres Manggarai

Menakar Komitmen Lima Tahun ke Depan

Melki Laka Lena bukan nama baru dalam advokasi perlindungan sosial. Sebelum menjabat Gubernur, ia dikenal sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan. Kini, di kursi eksekutif, ia tampak ingin mewujudkan gagasan-gagasannya dalam bentuk nyata.

Bagi sebagian pengamat, program ini adalah langkah awal menuju konsolidasi sosial politik yang lebih besar. Ia memperkuat legitimasi pemerintahannya, terutama di kalangan rakyat miskin dan pinggiran. Ia juga memberi isyarat bahwa keberpihakan tak bisa ditunda.

“Kalau ada negara, maka rakyat kecil tak boleh sendiri,” kata Gubernur Melki menutup pidatonya, disambut tepuk tangan panjang dari seisi ruangan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ejhy Serlesnso

Tags

Rekomendasi

Terkini

X