Fraksi Demokrat Sindir Pemda Manggarai: Jangan Hanya Belanja Rutin, Perkuat Ekonomi Rakyat

IDENUSANTARACOM - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Manggarai melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai terlalu fokus pada belanja rutin birokrasi dan kurang memberi ruang bagi pembangunan sektor produktif. 

Kritik itu disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi Demokrat terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 pada sidang paripurna di Ruang Utama DPRD Manggarai, Jumat (26/9/2025).

Pendapat Akhir Fraksi Demokrat dibacakan oleh Sekretaris Fraksi, Largus Nala, S.IP., yang menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dan realisasi program pembangunan yang berpihak pada rakyat.

Baca Juga: Geliat Ekonomi Masyarakat NTT Dibalik Pelaksanaan Tour de EnTeTe

Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih sungguh-sungguh menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengelola aset secara profesional.

"APBD ini bukan sekadar dokumen administratif, tapi amanat rakyat. Kami mendesak agar OPD penghasil tidak setengah hati. Pajak daerah, retribusi pariwisata, dan pemanfaatan aset daerah harus dikelola serius, transparan, dan bebas dari kebocoran. Kalau tidak, pembangunan akan jalan di tempat," tegas Largus.

Ia juga menyoroti sejumlah program pembangunan yang tertunda pada tahun anggaran berjalan. Menurut Demokrat, program-program tersebut tidak boleh hilang begitu saja, melainkan harus diakomodasi kembali pada APBD 2026. 

"Jangan sampai rakyat dirugikan hanya karena ketidakmampuan pemerintah mengeksekusi anggaran. Kalau tahun ini tertunda, maka tahun depan wajib jadi prioritas. Itu bentuk konsistensi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat," ujarnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Manggarai, Lexy Armanjaya, menambahkan penekanan politik dengan nada lebih keras.

Baca Juga: Kapolres Manggarai Barat Terima Kunjungan Kerja Konjen Jepang di Labuan Bajo

Ia menilai orientasi belanja daerah masih terlalu berat pada urusan rutin birokrasi, sementara rakyat kecil belum merasakan dampak nyata dari APBD.

"APBD jangan lagi jadi mesin birokrasi semata. Rakyat butuh bukti, bukan janji. Belanja daerah harus diarahkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Kalau sebagian besar anggaran hanya tersedot untuk gaji pegawai dan operasional, bagaimana nasib petani, peternak, pedagang kecil, dan pelaku home industri kita? Mereka inilah tulang punggung ekonomi Manggarai," ujar Lexy, saat dihubungi Idenusantara.com pada Jumat siang (26/9). 

Lexy menjelaskan bahwa arah kebijakan belanja daerah seharusnya diprioritaskan untuk sektor pertanian, peternakan, perdagangan rakyat, home industri, dan jasa produksi. 

Menurutnya, pembangunan yang berpihak pada rakyat hanya bisa terwujud jika sektor-sektor produktif ini menjadi prioritas nyata dalam APBD.

"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh sekadar angka di laporan statistik. Harus ada dampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat. Petani harus mendapat harga layak atas hasil panennya, peternak butuh dukungan akses pasar, dan home industri mesti dibantu dengan modal serta pelatihan. Itu yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah," jelasnya.