Baca Juga: Perbaikan Dikebut, PPK 3.2 Pastikan Tidak Ada Proyek Fiktif di Jalur Labuan Bajo–Ruteng
Ia juga menegaskan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak bekerja hanya di balik meja, tetapi benar-benar turun ke lapangan mendengar keluhan masyarakat.
"Kami minta SKPD jangan bekerja administratif saja. Harus ada interaksi nyata dengan rakyat. Perencanaan program tidak boleh hanya sekadar formalitas di atas kertas, tetapi harus berangkat dari realitas desa-desa," tegas Lexy.
Menutup keterangannya, Lexy menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat menolak APBD dijadikan instrumen birokrasi semata.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran adalah titipan rakyat yang wajib dikembalikan dalam bentuk kesejahteraan.
"Kami tidak ingin APBD sekadar jadi angka tanpa makna. Rakyat Manggarai menuntut bukti nyata dari setiap belanja daerah. Kalau pemerintah gagal, maka ia telah ingkar terhadap mandat rakyat," tutupnya.
Artikel Terkait
Orang Mati Dipungut Pajak, PMKRI Ruteng Kecam Manajemen Pelayanan RSUD Ruteng
Perbaikan Dikebut, PPK 3.2 Pastikan Tidak Ada Proyek Fiktif di Jalur Labuan Bajo–Ruteng
Perempuan dan Kesetaraan Gender, Mengurai Belenggu Budaya Patriarki
Dinkes Manggarai Tingkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan, Fokus pada Penurunan Angka Kematian Bayi
Kapolres Manggarai Barat Terima Kunjungan Kerja Konjen Jepang di Labuan Bajo
Ilusi Inklusivitas, Kajian Peran Struktural Patriarki dan Reproduksi Diskriminasi Sosial
Pluralitas Kebangsaan, Merawat Persaudaraan Sejati dalam Semangat Nostra Aetate