Anggaran Pupuk Cair Namun Barang Nihil, Kades Lando 'Dionysius Madas' Diduga Telip Anggaran Rp49 Juta

IDENUSANTARA.COM - Dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pengadaan pupuk di Desa Lando, Kecamatan Cibal, kian menuai sorotan publik. Anggaran sebesar Rp49 juta yang diperuntukkan bagi pengadaan pupuk jenis Urea dan Poska pada tahun 2023 dilaporkan telah dicairkan, namun hingga kini bantuan tersebut tak kunjung dirasakan oleh masyarakat, khususnya para petani.

Kondisi ini bukan hanya menimbulkan tanda tanya, tetapi juga memicu kekecewaan dan keresahan mendalam di tengah warga. Pupuk yang diharapkan menjadi penopang utama produktivitas pertanian justru tak pernah terlihat wujudnya, sementara kebutuhan di lapangan terus mendesak.

Baca Juga: Jaga Identitas di Era Digital, LPKN Hadirkan Buku Muatan Lokal untuk Manggarai hingga Manggarai Timur

Salah satu warga Desa Lando yang ditemui media ini pada Kamis (26/3/2026) dan meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa sejak awal masyarakat sudah mengetahui adanya program bantuan pupuk tersebut. Informasi itu bahkan sempat menjadi harapan besar bagi para petani yang selama ini kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.

Ia menuturkan bahwa warga telah menunggu cukup lama realisasi bantuan tersebut, namun hingga kini tak pernah ada kejelasan, baik berupa penyaluran pupuk maupun penjelasan resmi dari pemerintah desTimu

"Dari awal kami sudah dengar ada anggaran pupuk itu. Kami tunggu-tunggu karena memang sangat dibutuhkan. Tapi sampai sekarang tidak pernah ada. Kami jadi bertanya-tanya, sebenarnya dana itu dipakai untuk apa?" ungkapnya dengan nada kecewa.

Baca Juga: Idul Fitri 1447 H di Labuan Bajo Kondusif, Kapolres Beri Apresiasi Tinggi atas Toleransi Warga

Lebih jauh, ia menggambarkan bahwa ketiadaan pupuk berdampak langsung pada hasil pertanian warga.

Menurutnya, sebagian petani terpaksa membeli pupuk secara mandiri dengan harga yang lebih mahal, sementara yang lain memilih mengurangi penggunaan pupuk yang berujung pada menurunnya hasil panen.

Dalam nada yang semakin tegas, ia bahkan melontarkan dugaan bahwa anggaran tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.

"Kami ini orang kecil, hanya berharap bantuan itu bisa membantu kami. Kalau tidak dimakan oleh kades, kenapa tidak direalisasikan sampai sekarang? Jangan sampai kami hanya dijadikan penonton," ujarnya.

Sementara itu, warga lainnya yang juga meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan kekecewaan yang tidak kalah kuat.

Baca Juga: Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H, Gubernur NTT Sebut Silaturahmi Kunci Perkuat Sinergi Daerah

Ia menilai bahwa ketidakjelasan ini mencerminkan lemahnya transparansi pemerintah desa dalam mengelola anggaran yang bersumber dari dana publik.

Menurutnya, pemerintah desa seharusnya terbuka kepada masyarakat, terutama terkait program yang menyangkut kebutuhan dasar seperti pupuk pertanian. Namun yang terjadi justru sebaliknya tidak ada informasi, tidak ada penyaluran, dan tidak ada pertanggungjawaban.