Idenusantara.com-Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil NTT 2, Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, S.H., M.H., menegaskan komitmennya dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT. Hal ini disampaikan dalam kegiatan resesnya di Kantor DPD II Partai Golkar Kota Kupang, pada Rabu (26/3/2025).
Dalam arahannya, Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto mengungkapkan bahwa NTT menjadi provinsi dengan angka TPPO tertinggi di Indonesia. Ia menyoroti faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus perdagangan orang, yaitu kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta minimnya lapangan pekerjaan.
Baca Juga: Makna Hari Raya Nyepi
“Masalah TPPO ini sudah menjadi perhatian serius di DPR RI. Kami di Komisi XIII sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pekerja Migran sebagai langkah konkret untuk melindungi warga NTT dari jeratan perdagangan manusia,” ujar politisi Partai Golkar asal Sumba ini, mengutip SelatanIndonesia.
Kader Partai Golkar Didorong Jadi Agen Perubahan
Umbu Rudi Kabunang mengajak seluruh kader Partai Golkar di Kota Kupang untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi TPPO. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini.
“Kita harus lebih peka terhadap modus operandi para pelaku TPPO, termasuk penyalahgunaan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP dan domisili ilegal untuk pekerja migran ilegal,” tegasnya.
Baca Juga: Buang Bayi Ibu Muda di Labuan Bajo Diamankan Polisi
Ketua DPD II Partai Golkar Kota Kupang, Jonas Salean, membenarkan bahwa salah satu modus yang kerap terjadi adalah pemalsuan dokumen kependudukan oleh calo dengan melibatkan oknum RT dan RW.
“Orang yang baru datang satu minggu ke Kupang bisa langsung mengurus KTP dan domisili karena ada embel-embel tertentu,” ungkap Jonas.