idenusantara.com -- penggunaan APBN dalam pembangunan fasilitas kesehatan menuntut adanya akuntabilitas, profesionalisme, serta pengawasan yang maksimal. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis, maka evaluasi menyeluruh dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi potensi kerugian terhadap keuangan negara maupun penurunan kualitas bangunan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun idenusantara.com di lapangan, terdapat sejumlah indikasi kerusakan pada bangunan, di antaranya retakan pada dinding dan lantai. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai kualitas pelaksanaan proyek yang menggunakan dana negara.
Temuan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius mengingat pembangunan fasilitas kesehatan seharusnya mengedepankan aspek mutu konstruksi, keamanan, serta ketahanan bangunan.
Baca Juga: PMKRI Desak Kejati NTT Periksa PPK dan Kepala BPJN Wilayah III NTT, Pada Proyek Rp125.7 Miliar
Terkait hal tersebut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTT, Raka Putra Dharmana, menjelaskan kalau dirinya sudah mengonfirmasi kepada pihak kejari Manggarai.
"Siang, Bang. Kami sudah mengonfirmasi ke Kejari Manggarai. Untuk pekerjaan pembangunan ini, saat ini masih dalam masa pemeliharaan hingga akhir Desember 2026. Jadi, apabila masih terdapat kerusakan, hal tersebut masih menjadi tanggung jawab penyedia sampai masa pemeliharaan berakhir," Jekas Raka
Raka menambahkan kalau memang masih ada keretakan, mohon diinformasikan berada di bagian mana, supaya penyedia dapat segera melakukan perbaikan, karena hal tersebut masih menjadi tanggung jawab mereka.
Meski demikian, munculnya keretakan pada bangunan yang belum lama dibangun tetap memunculkan perhatian masyarakat. Sejumlah pihak berharap seluruh proses evaluasi dilakukan secara transparan agar kualitas pekerjaan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.
idenusantara.com akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini, termasuk meminta klarifikasi dari pihak Kantor kementerian keuangan, pelaksana proyek, konsultan pengawas, PPK serta pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.