Pemerintah juga melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan pupuk bersubsidi oleh pihak manapun, termasuk korporasi besar yang menggunakan pupuk subsidi secara tidak sah. Bagi pelaku yang terbukti melanggar, akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha serta proses hukum pidana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga lima miliar rupiah.
Hasil revitalisasi tata kelola pupuk bersubsidi menghasilkan efisiensi besar bagi negara. Melalui pembenahan sistem, pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun, menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen, serta meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga Rp2,5 triliun pada tahun 2026, dengan proyeksi total keuntungan mencapai Rp7,5 triliun. Revitalisasi ini juga berpotensi menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton secara bertahap hingga 2029.
Sebagai bagian dari program jangka panjang, pemerintah tengah membangun tujuh pabrik pupuk baru untuk memperkuat kemandirian industri pupuk nasional. Lima di antaranya ditargetkan selesai paling lambat pada tahun 2029. Dengan beroperasinya pabrik baru tersebut, biaya produksi dapat ditekan lebih dari seperempat dan ketergantungan pada bahan baku impor dapat dikurangi secara signifikan.
Baca Juga: Satu Tahun Berdampak, Rutan Ruteng Dukung Asta Cita Presiden Prabowo
Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya soal harga pupuk, tetapi tentang keberpihakan negara kepada petani.
“Presiden Prabowo memberi arahan yang sangat tegas, negara harus hadir di sawah, di kebun, di ladang. Petani tidak boleh menjerit karena harga pupuk. Kami di Kementan bersama BUMN pupuk bergerak cepat mengeksekusi perintah itu. Ini bukti nyata keberpihakan Presiden dan pemerintah kepada petani,” tegas Amran.
Melalui langkah besar ini, pemerintah memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat sasaran sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Mentan Amran: Tidak Ada Lagi Ruang Mempermainkan Petani Indonesia
Menteri Pertanian/ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah tidak akan memberi ruang sedikitpun bagi pihak-pihak yang mempermainkan nasib petani, khususnya dalam distribusi dan penjualan harga pupuk bersubsidi.
"Pada seluruh saudaraku sahabatku, distributor, pengecer, seluruh Indonesia, kami himbau. Bila Anda menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia. Tidak ada ruang lagi mafia atau korupsi di sektor pertanian," ujar Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, pada Rabu (22/10/2025).
Baca Juga: Etalase Kemanunggalan TMMD: Trauma Dwifungsi dan Kolaborasi Pembangunan Daerah
Mentan Amran menegaskan, pemerintah siap menindak tegas siapapun yang terbukti menaikkan harga pupuk di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
"Dan nanti, manakala ada yang naikkan harga pupuk, izinnya akan dicabut dan diproses hukum. Ini harus kita kawal. Kami pastikan ke depan, insyaallah produksi akan naik lebih tinggi," ungkapnya.
Pernyataan keras itu disampaikan Mentan Amran bersamaan dengan pengumuman penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% yang mulai berlaku secara nasional hari ini. Langkah itu, kata Amran, merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pupuk dan menekan biaya produksi pertanian.
