Jakarta, idenusantara.com - Problematika program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran terus menjadi sorotan yang tak kunjung padam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti dugaan pemotongan anggaran makan bergizi gratis (MBG) dari Rp10 ribu menjadi Rp8 ribu per porsi di tingkat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dugaan fraud ini perlu diatensi lantaran berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat.
"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu [yang mencair]. Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam keterangan persnya, Jumat (7/3/2025) mengutip Tirto.id
Di sisi lain, KPK mengendus dugaan kecurangan dalam penentuan SPPG. “Beredar kabar ada pihak yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau dapur, termasuk pembangunan fisik dan bahan bakunya. Ini harus menjadi perhatian agar bisa ditertibkan,” ujar dia.
Baca Juga: Padahal Begini Banyak Anggaran Makan Siang Gratis di Provinsi NTT
Setyo pun mengimbau BGN untuk berhati-hati dalam mengantisipasi potensi penyimpangan serta menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
"Pengawasan sangat penting karena anggarannya luar biasa besar. Ada empat hal yang harus dicermati dalam Program MBG ini. Pertama, potensi fraud pasti ada. Semua terpusat di BGN, sehingga sulit diawasi hingga ke daerah,” jelas dia.
Ia juga menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, informasi yang beredar perlu divalidasi sebagai langkah preventif ke depan.
"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana bertemu pimpinan KPK guna meminta pendampingan atas pelaksanaan MBG, Rabu (5/3/2025). Dadan menyebut program MBG menelan biaya sangat besar sehingga perlu pengawasan sangat masif.