Permasalahan seperti ini menjadi tantangan dalam pendampingan di lapangan. Para pendamping desa menggunakan beberapa teknik fasilitasi untuk menengahi persoalan ini. Di antaranya dengan membersamai desa untuk melihat potensi desa masing-masing.
Potensi desa ini dapat dilihat melalui sumber-sumber dokumen potensi desa, baik melalui aplikasi maupun dokumen-dokumen yang ada di desa. Dokumen tersebut dipilih berdasarkan potensi kebutuhan yang dapat dijadikan usaha BUMDesa.
Potensi ini dapat berupa potensi alam maupun nonalam, potensi alam atau potensi produk olahan. Potensi dalam analisis tidaklah harus berupa sesuatu yang muncul dengan mudah, khas dan banyak ditemukan, tapi juga berupa masalah yang sering ditemui masyarakat. Menjadi penghubung masalah dan kebutuhan masyarakat itulah potensi yang sebetulnya.
Baca Juga: Peringatan Hari Buruh, PMKRI Ruteng Dorong DPRD Tetapkan Perda Perlindungan Tenaga Kerja
Setelah melakukan analisis potensi, diperlukan pula penyusunan prioritas. Untuk menemukan prioritas ini, BUMDes bersama pendamping desa dapat memanfaatkan beberapa cara. Pertama, dengan melakukan transek. Kegiatan ini berupa pengkajian kondisi lapangan langsung tentang semua potensi yang ada di desa yang nantinya akan dikembangkan dengan nilai plus-minusnya.
Kedua, wawancara semi terstruktur dengan tokoh-tokoh yang dirasa mempunyai wawasan tentang manajemen dalam berbisnis. Ketiga, analisis SWOT, sebuah tehnik analisis untuk memprioritaskan beberapa usulan untuk dikerucutkan menjadi kebutuhan utama.
Persoalan kedua yang melilit BUMDes adalah penganggaran. Untuk menjadi BUMDes yang ideal tentu dalam penganggaran harus maksimal dan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Biasanya, BUMDes hanya mendapatkan "anggaran sisa". Ini merupakan salah satu tantangan bagi pendamping desa dalam mendampingi BUMDes dalam Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan desa. BUMDes yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam sumber untuk Pendapatan Asli Desa harus diprioritaskan dalam perencanaan desa sebelum mengusulkan kegiatan lain.
Baca Juga: Apa Itu Konklaf Dalam Tradisi Gereja Katolik
Ketiga, persoalan pengelolaan. Pengelolaan BUMDes ini terkait dengan SDM yang ada di desa. Mulai dari persoalan kapasitas manajerial, masalah komitmen dan motivasi yang rendah. SDM yang memiliki kapasitas unggul di bidang manajerial, berkomitmen dan memiliki motivasi yang bagus menjadi syarat utama supaya BUMDes bisa berjalan dengan baik. Persoalannya adalah sangat sulit bagi desa untuk mendapatkan pengelola BUMDes dengan kualifikasi ideal seperti itu.
Bukan berarti di desa tidak ada SDM yang berkualifikasi tersebut, tetapi persoalannya orang yang berkualifikasi unggul umumnya telah memiliki pekerjaan tetap di tempat lain. Kalaupun mau mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Artinya konsentrasi dan fokus kinerja tidak sepenuhnya berada di BUMDes, meskipun status mereka sebagai pengelola.
Sementara BUMDes yang baru merintis tentu saja tidak mampu mengambil tenaga profesional secara penuh karena persoalan anggaran. Akibatnya, BUMDes dikelola secara asal dengan SDM apa adanya. Lebih parahnya, mereka juga belum memiliki komitmen dan belum memiliki motivasi yang bagus untuk mengembangkan BUMDes. Karena merasa tidak ada ikatan secara profesional.
Sederhananya, mereka tidak begitu ambil pusing kalau pun BUMDes yang dikelola tidak berjalan dengan baik atau bahkan kolaps. Inilah sebenarnya biang persoalan yang menimpa BUMDes secara umum.
Dalam hal pendampingan untuk kebaikan BUMDes dan kemajuan desa, pendamping desa menempuh cara apa saja demi mewujudkan hal tersebut. Mulai dari pembinaan sampai dengan peningkatan kapasitas.
Inilah beberapa catatan merah yang menjadi tantangan serius dalam membangun BUMDes. Diluar permasalahan tersebut tentunya masih terdapat banyak masalah jika dieksplorasi lebih dalam. BUMDes, dibalik harapan yang digantungkan, nyatanya memang masih menyisakan tantangan yang tidak ringan.